2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi Tumbuh, Hukum Tegas, dan Infrastruktur Ramah Lingkungan



2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi Tumbuh, Hukum Tegas, dan Infrastruktur Ramah Lingkungan

Menginjak dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika global. Akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof. Dr. Joy Tulung, mencatat pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen, didukung realisasi investasi senilai Rp3.923 triliun yang berhasil menyerap 5,49 juta tenaga kerja. Capaian ini dibuktikan dengan pertumbuhan daerah yang solid, seperti Sulawesi Utara yang tumbuh 5,42 persen, menegaskan bahwa investasi yang masuk makin berkualitas dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini diimbangi dengan komitmen tinggi dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan sesuai amanat Asta Cita. Langkah tegas penegakan hukum ditunjukkan secara konsisten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatatkan 34 Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Oktober 2026. Penindakan terukur yang melibatkan oknum di tingkat kementerian, lembaga, hingga kepala daerah ini menjadi bukti nyata hadirnya transparansi dan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Sejalan dengan upaya penindakan, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyelamatkan serta mengembalikan aset negara senilai Rp24 triliun dari penanganan perkara korupsi. Capaian impresif ini mendapat apresiasi luas dari praktisi hukum karena berhasil mengamankan dana pembangunan nasional agar dapat dialokasikan kembali secara utuh untuk program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.

Di samping penguatan ekonomi dan penegakan hukum, pemerintah secara paralel memperkuat fondasi pembangunan fisik melalui kebijakan infrastruktur yang berkelanjutan. Presiden Prabowo menginstruksikan bahwa seluruh proyek infrastruktur nasional harus dirancang tahan terhadap bencana alam serta ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya kepatuhan tata ruang dan penataan wilayah yang ketat agar pembangunan tidak menambah risiko bencana di daerah rentan.

Secara keseluruhan, indikator ekonomi yang positif, penegakan hukum yang tegas, serta perencanaan infrastruktur hijau membuktikan keberlanjutan pembangunan nasional yang solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi makro, pemulihan aset negara, dan perlindungan lingkungan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas. Dengan arah kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil, pemerintah optimistis mampu mempercepat kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.