Akselerasi Ekonomi dan Tantangan Sosial di Boyolali

Pemerintah Kabupaten Boyolali fokus memperkuat pembangunan infrastruktur dan penyusunan kebijakan jangka panjang selama tahun 2025. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya RPJMD Boyolali 2025–2029, setelah empat fraksi DPRD menyetujui rancangan Perda tersebut pada Juli 2025. Bupati Agus Irawan menyebut RPJMD ini sebagai roadmap menuju Boyolali maju yang menekankan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan daya saing daerah. 

Di sektor infrastruktur, Pemkab Boyolali mengalokasikan dana Rp119,9 miliar untuk pembangunan fisik pada 2025. Proyek tersebut meliputi pembangunan Jembatan Pulutan Nogosari, Jembatan Kiringan Ngargosari, serta perbaikan Jalan Pandanaran senilai Rp22 miliar. Selain itu, DPU-PR Boyolali menyediakan Rp91 miliar untuk perbaikan jalan dan drainase di 13 kecamatan, guna memperbaiki konektivitas desa dan mengurangi kerusakan akibat curah hujan tinggi.

Di bidang sosial, pembangunan desa melalui program TMMD Reguler 123 berfokus pada penyediaan air bersih dan akses jalan pedesaan. Langkah ini diharapkan membantu pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Wonosamudro dan sekitarnya. Sementara itu, tren investasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa investor asing tetap dominan. Data dari DPMPTSP Jawa Tengah menunjukkan bahwa hingga semester pertama 2025, total investasi ke provinsi mencapai Rp 45,58 triliun, dan sekitar Rp 25,63 triliun di antaranya berasal dari penanaman modal asing. Investor asing terbesar berasal dari negara seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan Belanda. 

Di bidang investasi, potensi Boyolali sangat menjanjikan. Salah satu proyek besar adalah Kawasan Sapi Terpadu, yang direncanakan dengan nilai investasi sekitar Rp 56,75 miliar. Proyek ini mencakup peternakan sapi perah dan potong, fasilitas pengolahan susu, serta wahana wisata edukasi sapi. Meskipun skema investasi proyek ini disebut sebagai “Swasta Murni” dalam data CJIP (Central Java Investment Platform), artinya belum ada catatan eksplisit tentang investor asing langsung dalam proyek tersebut. 

Salah satu tantangan terbesar pada 2026 adalah efisiensi anggaran. Pemkab Boyolali mengumumkan bahwa Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat terpangkas sekitar Rp 253,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mendorong efisiensi belanja serta prioritisasi program pembangunan. Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab tetap mempertahankan “pro-investasi” sebagai pilar kebijakan pembangunan. Visi RPJMD Boyolali 2021–2026 menegaskan arah “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” sebagai inti strategi pertumbuhan.