Aliansi ADBKR-NTB Gelar Diskusi Publik, Bahas Evaluasi PSN dan Isu Agraria di NTB

Mataram, NTB - Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat Nusa Tenggara Barat (ADBKR-NTB) menggelar diskusi publik bertajuk “Evaluasi dan Cabut Seluruh PSN di NTB yang Terbukti Merampas Ruang Hidup serta Menggusur Tanah Rakyat, Utamanya bagi Kaum Tani Perempuan di Pedesaan, dan Cabut UU Cipta Ker beserta Aturan Turunannya.”

Kegiatan yang berlangsung di Kedai Inges ini diikuti oleh berbagai mahasiswa, masyarakat sipil, dan beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Diskusi tersebut menjadi wadah untuk menyoroti berbagai persoalan agraria, konflik lahan, serta dampak sosial yang timbul akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah NTB.

Ketua FMN Cabang Mataram, Ahmad Baidawi, selaku penyelenggara kegiatan menjelaskan bahwa diskusi publik ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian aksi memperingati Hari Tani Nasional pada 24 September 2025.

“Sejak aksi Hari Tani, kami membentuk Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat guna mengakomodir isu-isu agraria dan pelanggaran HAM di berbagai wilayah seperti Mandalika, Meniting, Sembalun, dan Korleko,” ungkap Baidawi.

Menurutnya, sejak aksi tersebut, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, DPRD, dan Kapolda NTB terkait penahanan sejumlah peserta aksi dan tuntutan masyarakat. Namun hingga kini, kata Baidawi, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.

“Kami sudah dua kali mengirim surat tindak lanjut pada 3 dan 8 Oktober 2025, tapi tidak ada respons. Karena itu, kami mengadakan diskusi publik ini untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Baidawi menambahkan, melalui diskusi ini pihaknya ingin mendorong agar pemerintah daerah benar-benar menanggapi tuntutan masyarakat dan membuka jalur komunikasi yang lebih transparan.

“Kalau belum ada tanggapan dari Gubernur atau DPRD, kami akan tetap melanjutkan perjuangan ini dengan metode kampanye yang lebih luas dan fleksibel, termasuk aksi lanjutan,” tegasnya.

Pada akhir kegiatan, peserta membacakan pernyataan sikap yang berisi enam tuntutan utama, yakni:

1. Bangun industrialisasi nasional

2. Hentikan seluruh Proyek Strategis

3. Nasional (PSN) di wilayah NTB

4. Hentikan kriminalisasi terhadap para pejuang HAM

5. Bebaskan tahanan aksi demonstrasi 30 Agustus di Polda NTB

6. Hentikan perampasan tanah di Mandalika, Sembalun, Meniting, dan Korleko.

7. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.