Loading
Melalui agenda nonton bareng dan bedah film yang digelar
pada 20 Mei 2026 di Aula Utama Kantor Eksekutif Nasional WALHI, tabir mengenai
dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengancam ruang hidup masyarakat
adat secara perlahan disingkap. Agenda ini tidak sekadar menayangkan visual
yang mengiris nurani, tetapi juga menggambarkan realita kondisi yang saat ini
terjadi di Tanah Papua, untuk membedah krisis yang tengah melanda ruang-ruang
hidup rakyat.
Turut hadir sebagai penanggap dalam ruang diskusi tersebut,
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring; Direktur Eksekutif
Daerah WALHI Papua, Maikel Primus Peuki; serta perwakilan dari Green Leadership
Indonesia, Syekhoh Sultonah.
Dalam pemaparannya, forum ini menyoroti bagaimana wilayah
Papua saat ini berada dalam kepungan tekanan kebijakan. Ekspansi proyek
strategis yang berorientasi kuat pada eksploitasi sumber daya alam, dibarengi
dengan militerisasi kawasan, telah memicu rentetan krisis. Mulai dari penurunan
kualitas lingkungan hidup, kerusakan tatanan ekologis secara masif, hingga
menyempitnya ruang hidup masyarakat adat yang napasnya berembus bersama
kelestarian hutan.
Lebih jauh lagi, krisis di Bumi Cenderawasih bukan hanya
soal pohon yang tumbang, melainkan tentang suara dan hak asasi yang terabaikan.
Kehadiran berbagai aktivitas eksploitasi alam yang berlabel PSN di atas tanah
ulayat nyatanya berjalan hampa partisipasi. Masyarakat adat, sebagai pemilik
sah sekaligus pihak yang paling terdampak, kerap disingkirkan dari meja
pengambilan keputusan. Prinsip krusial seperti Persetujuan Atas Dasar Informasi
di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) belum menjelma menjadi praktik nyata untuk
melindungi hak masyarakat setempat.
Lantas, ke mana arah pembangunan ini bermuara? Menjawab
ironi tersebut, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring,
memberikan pandangan kritisnya terkait dampak kebijakan yang terus-menerus
menabrak stabilitas ekologis. Ia menyoroti bahaya laten di balik ambisi
mengejar angka-angka makroekonomi.
Menurutnya, mengejar target pertumbuhan ekonomi semata
berpotensi besar menimbulkan ancaman baru terhadap keberlanjutan lingkungan
hidup jika cara pencapaiannya lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya
alam tanpa pernah menimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"Upaya untuk mencapai target pertumbuhan tersebut dinilai masih sangat
bertumpu pada pengembangan industri ekstraktif," tegas Boy Jerry.
Ia memaparkan bahwa mesin ekonomi saat ini masih berputar
pada poros pembukaan Hutan Tanaman Energi (HTE), ekspansi perkebunan kelapa
sawit skala raksasa, hingga tingginya aktivitas pertambangan. Parahnya,
berbagai sektor tersebut masih terus dijalankan dengan paradigma yang abai
terhadap kelestarian ekosistem di sekitarnya.
Kisah dari film “Pesta Babi” dan rentetan fakta yang
dibeberkan di Aula Eksekutif Nasional WALHI hari itu menjadi peringatan keras.
Pembangunan sejati tidak seharusnya memangsa ruang hidup rakyatnya sendiri.
Pembangunan di tanah Papua membutuhkan landasan keadilan ekologis, bukan
sekadar janji pertumbuhan yang diukur dari deru mesin ekstraksi perampas masa
depan.