Christie Ayuning Manurung: “Pesta Babi” Potret Ancaman terhadap Tanah Adat dan Kemanusiaan di Papua

Film dokumenter Pesta Babi dinilai bukan sekadar menggambarkan tradisi masyarakat adat Papua, tetapi juga menjadi potret nyata mengenai tekanan pembangunan, kepentingan oligarki, dan pendekatan militeristik yang masih dirasakan masyarakat Papua hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Christie Ayuning Manurung dalam opininya terkait substansi film tersebut.

Menurut Christie, film itu memperlihatkan bagaimana tanah, budaya, dan ruang hidup masyarakat adat Papua perlahan terancam oleh kepentingan yang lebih besar dibanding suara rakyat setempat. Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan identitas, sumber kehidupan, sejarah, sekaligus bagian dari martabat masyarakat adat.

“Ketika tanah dirampas atau dikuasai tanpa persetujuan yang adil, maka yang hilang bukan hanya ruang hidup, tetapi juga masa depan masyarakat adat,” ujarnya.

Christie juga menyoroti masih kuatnya pendekatan militer dalam kehidupan masyarakat Papua sebagaimana tergambar dalam film tersebut. Kehadiran aparat bersenjata di tengah konflik sosial maupun pembangunan dinilai menghadirkan rasa takut dan tekanan, sekaligus membatasi ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas.

Ia menilai Papua selama ini lebih sering dipandang melalui pendekatan keamanan dibanding pendekatan kemanusiaan. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam relasi negara dengan masyarakat adat di Papua.

Selain itu, Pesta Babi disebut menjadi kritik terhadap praktik pembangunan yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Pembangunan yang semestinya membawa kesejahteraan justru berpotensi memunculkan ketimpangan, konflik agraria, dan trauma sosial apabila dijalankan tanpa mendengar aspirasi masyarakat lokal.

Christie menegaskan bahwa film tersebut merupakan potret perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah, identitas, dan hak hidup mereka di tengah tekanan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Ia menilai film itu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kemanusiaan.

“Negara harus hadir melalui keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat Papua,” tutupnya.