Demo Tiap Bulan, Aspirasi Rakyat atau Portofolio Politik Aktivis?

Rencana demonstrasi pada 10 November 2026 kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, mahasiswa dikabarkan tidak bergerak sendirian. Mereka mendapat dukungan dari sejumlah veteran aktivis 1998 yang disebut akan kembali turun ke jalan.

Fenomena demonstrasi yang terus berulang ini menarik untuk dicermati. Dalam beberapa bulan terakhir, aksi unjuk rasa seolah menjadi agenda rutin. Hampir setiap bulan selalu ada demonstrasi dengan berbagai tuntutan, tetapi publik patut bertanya: apa sebenarnya agenda strategis yang ingin dicapai?

Demonstrasi tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik pemerintah, dan mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, demonstrasi juga semestinya memiliki arah, tujuan, serta ukuran keberhasilan yang jelas, bukan sekadar menjadi ajang mengumpulkan massa dan menciptakan keramaian.

Jika aksi terus berulang tanpa agenda yang terukur, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai motivasi di baliknya. Apalagi, tidak sedikit aktivis yang menjadikan demonstrasi sebagai semacam portofolio politik. Pengalaman turun ke jalan, memimpin massa, hingga tampil di hadapan publik bisa menjadi modal untuk membangun popularitas dan posisi tawar politik.

Pada titik tertentu, demonstrasi bahkan berpotensi berubah menjadi instrumen untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Aspirasi masyarakat yang semula menjadi alasan perjuangan justru bisa tersisih oleh ambisi politik para aktornya. Publik pun perlu lebih kritis membedakan mana gerakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana yang sekadar mencari panggung.

Sayangnya, pembicaraan mengenai demonstrasi sering kali hanya berpusat pada tuntutan dan kebebasan menyampaikan pendapat. Dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan justru kurang mendapat perhatian. Padahal, demonstrasi yang berlangsung berulang dan berkepanjangan dapat membawa konsekuensi nyata bagi kehidupan masyarakat luas.

Penutupan jalan, pengalihan lalu lintas, hingga pembatasan operasional kawasan komersial dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Pusat perbelanjaan, restoran, transportasi, dan pedagang kecil bisa kehilangan pelanggan karena masyarakat memilih menghindari kawasan demonstrasi. Bagi pelaku usaha kecil, kehilangan pendapatan selama satu hari saja bisa menjadi persoalan serius.

Dampak lainnya adalah terhadap iklim investasi. Investor asing maupun domestik membutuhkan kepastian keamanan, stabilitas politik, dan prediktabilitas kebijakan sebelum menanamkan modal. Demonstrasi yang terus-menerus, terutama jika disertai kericuhan, berpotensi membuat investor mengambil sikap wait-and-see atau menunda rencana ekspansi. Pada akhirnya, peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja bisa ikut terdampak.

Karena itu, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari seberapa sering demonstrasi berlangsung atau seberapa besar massa yang berhasil dikumpulkan. Demokrasi yang sehat juga membutuhkan tanggung jawab, kedewasaan politik, serta kemampuan membangun dialog. Kritik harus tetap terbuka, tetapi kepentingan masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak ikut berdemonstrasi, juga harus diperhitungkan.

Demonstrasi 10 November mendatang semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas gerakan mahasiswa dan para aktivis senior. Bukan sekadar mengulang aksi demi aksi, melainkan menghadirkan gagasan, agenda strategis, dan solusi yang konkret. Sebab, perjuangan demokrasi seharusnya menghasilkan perubahan bagi masyarakat, bukan hanya menambah portofolio politik bagi mereka yang berada di barisan depan.