Dua Tahun Prabowo Gibran : Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan dan Perkuat Tata Kelola

Yogyakarta — Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, apresiasi terhadap pelaksanaan program pemerintah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Sekolah Rakyat, yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.


Khairul Anam, tokoh mahasiswa sekaligus Ketua Formispa (Forum Alumni Ponpes Sunan Pandanaran) dan penerima beasiswa LPDP, menilai bahwa dua tahun merupakan waktu yang relatif singkat untuk memberikan penilaian akhir terhadap keseluruhan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan capaian yang telah diraih sekaligus aspek-aspek yang masih membutuhkan perbaikan.


Menurut Khairul, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang patut mendapat perhatian karena berupaya mendekatkan akses pendidikan kepada kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, perluasan akses tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh peserta didik dan keluarganya.


Ia menekankan pentingnya penguatan kualitas tenaga pendidik dan penerapan proses rekrutmen yang transparan. Kedua aspek tersebut perlu menjadi perhatian untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan didukung sumber daya manusia yang kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Evaluasi program juga perlu diarahkan untuk mengukur manfaat nyata yang dihasilkan, bukan hanya melihat pelaksanaan kegiatan secara administratif.


Selain itu, Khairul menilai penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang dapat saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.


Dalam tiga tahun pemerintahan berikutnya, pendekatan New Public Governance (NPG) dapat menjadi salah satu kerangka untuk memperkuat tata kelola melalui kolaborasi, keterlibatan berbagai pihak, serta penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan demikian, dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah penyempurnaan ke depan. Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas kesempatan anak-anak untuk mengakses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan memiliki kualitas dan manfaat yang berkelanjutan.

Sejalan dengan tema “Bersama Mengawal, Bersama Membangun, Indonesia Berdaulat, Mengabdi untuk Negeri Berjaya Bersama Bangsa”, penguatan tata kelola dan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan program pendidikan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.