Loading
Oleh: Yulian Junaidi (Akademisi Universitas Sriwijaya)
Film Pesta Babi menggambarkan benturan antara sistem ekonomi modern berbasis developmentalisme dengan sistem ekonomi tradisional masyarakat adat Papua. Dalam film tersebut diperlihatkan bagaimana pembangunan yang didukung aparat keamanan dan kebijakan negara dinilai memaksakan kehendak tanpa mengedepankan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), sehingga berdampak pada rusaknya tatanan hidup masyarakat adat. Kondisi tersebut tidak menghadirkan pembauran yang harmonis, melainkan memicu terjadinya pergeseran hingga kehancuran terhadap pola hidup tradisional masyarakat Papua.
Melalui film ini juga disampaikan bahwa pemerintah seharusnya menghormati Traditional Ecological Knowledge yang dimiliki masyarakat Papua dalam menjaga ekosistem secara berkelanjutan. Pengetahuan dan praktik adat tersebut dinilai memiliki nilai luhur serta terbukti mampu menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kerusakan alam dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Papua dipandang bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap identitas dan keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri.
Selain itu, film tersebut menjadi ruang refleksi dan re-edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pembangunan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dinilai berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat, seperti hutan, tanah, dan sungai, serta meninggalkan luka sosial baru bagi generasi bangsa. Dalam upaya membangun karakter bangsa yang utuh, pembangunan dinilai harus mengedepankan nilai kemanusiaan, dilakukan secara adil, partisipatif, transparan, serta tetap menghormati hak asasi manusia dan keberadaan masyarakat adat.