Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2026 Berjalan Dengan Sukses

Lahat - Kabupaten Lahat baru saja menggelar Forum Konsultasi Publik untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Bursah Zarnubi (Bupati Lahat), Widia Ningsih (Wakil Bupati Lahat), Feriyansyah Eka Putra (Kepala Bappeda Lahat), serta perwakilan dari Kodim 0405/Lahat, Polres Lahat, Kejari Lahat, dan jajaran OPD Pemkab Lahat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai stakeholder demi menyusun rancangan awal RKPD tahun 2026 yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Beliau menegaskan bahwa hasil dari forum ini akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Sumsel untuk dilanjutkan dalam Musrenbang pada 24 Maret 2025.

Feriyansyah Eka Putra, Kepala Bappeda Kabupaten Lahat, mengungkapkan bahwa tema kegiatan kali ini adalah “Kebijakan Pemantapan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif.” Dalam paparannya, beliau menyampaikan beberapa program prioritas untuk pembangunan Kabupaten Lahat, antara lain:

1. Perekonomian Inklusif yang berdaya saing, dengan fokus pada pengendalian inflasi, pemerataan industri, ketahanan pangan, peningkatan ekonomi kerakyatan, serta penanaman modal dan mitigasi bersama.
2. Pembangunan Kualitas Hidup Manusia yang Setara, yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan sosial, pengurangan beban penduduk miskin, serta penanggulangan stunting.
3. Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan, dengan fokus pada inovasi pelayanan, digitalisasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan pendapatan daerah dan keamanan.

Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, turut menyampaikan beberapa hal penting terkait pengelolaan sumber daya di Kabupaten Lahat. Beliau menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat, serta rencana untuk membuat Perda yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebanyak 70%. Mengingat potensi sumber daya alam pertambangan yang terbatas, beliau juga mengajak untuk menggali potensi lain di luar sektor tambang, karena diperkirakan dalam 40 tahun ke depan, sumber daya alam tersebut akan habis.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, Deswan Irsad, menyarankan untuk menyepakati terlebih dahulu visi jangka panjang Pemkab Lahat sebelum melangkah pada misi yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.

Tokoh masyarakat, Nasrun Aswari, juga memberikan masukan penting. Beliau menekankan perlunya penertiban tempat hiburan malam yang sudah meresahkan warga serta mendesak Pemkab Lahat untuk menganggarkan kegiatan lomba bagi siswa berprestasi di Kabupaten Lahat.

Dedy Pahlevi, Kepala BPS Kabupaten Lahat, turut menyampaikan pandangannya bahwa pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada sektor pertambangan perlu dicarikan alternatif penggantinya, mengingat pertambangan adalah sumber daya yang tidak terbarukan.

Kegiatan forum ini menandai langkah penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lahat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif demi mewujudkan visi dan misi pembangunan yang lebih baik.