Kejaksaan Negeri Boalemo Tak Periksa Aleg, Ketua DPRD dan Wakil Bupati — Aksi Besar Siap Digelar

Boalemo – Aktivis muda dan tokoh pemuda Boalemo, Sahril Tialo, menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Boalemo. Ia menilai, hingga kini Kejaksaan Negeri Boalemo belum menunjukkan langkah tegas, bahkan belum memeriksa anggota legislatif, Ketua DPRD, dan Wakil Bupati yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan DPRD periode 2019–2024.

Menurut Sahril, kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik yang terus menanti keadilan. Padahal, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Boalemo telah lama menjadi sorotan dan bahkan disebut dalam laporan hasil pemeriksaan lembaga resmi negara.

Kejaksaan seolah bermain aman. Sampai hari ini belum ada pemeriksaan terhadap Ketua DPRD dan Wakil Bupati yang notabene juga pimpinan DPRD di periode 2019–2024. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Sahril dalam keterangannya, Senin (11/11/2025).

Ia menyebut bahwa publik Boalemo berhak mendapatkan kejelasan hukum atas kasus yang melibatkan uang rakyat tersebut. Menurutnya, tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait, proses hukum yang berjalan akan selalu dianggap tidak serius.

Kalau hanya memeriksa staf dan tidak menyentuh pimpinan, itu bukan penegakan hukum yang adil. Kejaksaan jangan takut menghadapi tekanan politik. Rakyat Boalemo sedang menunggu keberanian,” ujarnya.

Sebagai bentuk sikap tegas, Sahril mengumumkan rencana menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo. Aksi ini akan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil yang selama ini turut mengawal isu dugaan korupsi di daerah tersebut.

Kami akan turun dalam jumlah besar. Ini bukan ancaman, tapi peringatan moral agar Kejaksaan tidak bermain mata. Bila dalam waktu dekat tidak ada langkah pemeriksaan terhadap aleg, Ketua DPRD, dan Wakil Bupati, maka rakyat sendiri yang akan menagih keadilan di depan gerbang Kejaksaan,” tandasnya.

Sahril menegaskan, aksi ini akan membawa tuntutan utama agar Kejaksaan segera memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pimpinan DPRD periode 2019–2024, serta membuka perkembangan penyelidikan kepada publik.

Gerakan ini disebut sebagai bagian dari komitmen moral untuk menegakkan integritas dan membangun budaya antikorupsi di Boalemo.

Kami ingin Kejaksaan bekerja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Boalemo harus bersih, dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” pungkas Sahril.