Kementerian PU Angkut 33 Ribu Ton Lumpur-Sampah Bencana Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengangkut lebih 33 ribu ton lumpur, sampah, dan material sisa bencana di sejumlah daerah di Aceh. KemenPU juga menangani perbaikan 10 tempat pemrosesan akhir (TPA) terdampak musibah akhir November 2025 lalu.

Pembersihan lumpur dan sampah dilakukan di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya dengan melibatkan dukungan peralatan dan tenaga di lapangan. Penanganan disebut menjadi langkah awal agar fasilitas publik, kawasan permukiman, serta infrastruktur sanitasi dan persampahan dapat kembali berfungsi dan aktivitas masyarakat berangsur normal.

"Hingga 9 Agustus total material yang telah ditangani mencapai 33.163,69 ton sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan lingkungan, fasilitas umum, dan layanan dasar masyarakat," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, pembersihan lumpur menjadi salah satu prioritas dalam penanganan pasca bencana Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Dampak sedimentasi dan material lumpur di daerah itu disebut cukup signifikan.

"Penanganan lumpur menjadi salah satu prioritas utama. Sejak awal bencana, sedimentasi dan lumpur merupakan salah satu permasalahan utama khususnya di Aceh Tamiang. Karena itu harus segera dibersihkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan lingkungan dapat dipulihkan," jelasnya.

Dody menjelaskan, Kementerian PU telah menyelesaikan pembersihan pada 650 lokasi fasilitas umum yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Pembersihan juga telah diselesaikan pada 68 kawasan permukiman, dengan fokus mengangkat lumpur, sampah domestik, dan material sisa bencana yang menghambat aktivitas warga.

Selain itu, Kementerian PU juga mempercepat pemulihan infrastruktur sanitasi dan persampahan yang terdampak bencana. Dari 10 TPA yang terdampak, sebanyak 5 lokasi telah selesai ditangani, dan 5 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Sementara 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak seluruhnya disebut telah selesai ditangani. Dodu mengungkapkan, Kementerian PU secara paralel terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar lainnya sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan, termasuk sistem penyediaan air minum, jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air.

"Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU untuk memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembersihan material bencana, tetapi juga mengembalikan fungsi infrastruktur dasar dan mendukung masyarakat Aceh agar dapat kembali beraktivitas secara aman dan bertahap," ujarnya.