Loading
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, serta infrastruktur menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.
Sejumlah daerah di kawasan tapal kuda dan Madura tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan seperti Surabaya dan sekitarnya. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Selain faktor geografis, kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi juga turut memperburuk daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok pekerja informal menjadi yang paling rentan terdampak karena tidak memiliki jaminan pendapatan yang stabil.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, sejumlah pengamat menilai upaya tersebut perlu diperkuat dengan strategi jangka panjang, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Di sisi lain, urbanisasi juga memunculkan tantangan baru. Perpindahan penduduk dari desa ke kota tanpa keterampilan yang memadai berpotensi menambah kantong kemiskinan di wilayah perkotaan.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan inklusif, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur dapat meningkat secara merata.