Membaca Ulang Pernyataan Kepala BGN soal Uang Jajan dan Anak Putus Sekolah

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Februari 2026 membuka kembali diskusi penting tentang akar persoalan anak putus sekolah di Indonesia. Dalam forum publik tersebut, ia menegaskan bahwa hambatan terbesar bagi sebagian anak bukan semata biaya sekolah formal, melainkan ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan harian sederhana seperti uang jajan.

Pernyataan ini sempat menuai beragam respons karena selama ini persoalan pendidikan kerap dipersempit pada isu SPP, seragam, atau fasilitas sekolah. Padahal, di banyak wilayah, sekolah telah digratiskan. Namun realitas di tingkat keluarga menunjukkan bahwa kebutuhan harian—yang nilainya kecil tetapi berlangsung setiap hari—justru menjadi beban yang paling nyata bagi keluarga prasejahtera.

Uang jajan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai konsumsi berlebihan, melainkan kebutuhan dasar anak selama berada di sekolah. Makan sederhana, minum, atau ongkos transportasi sering kali harus dipenuhi agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan layak. Ketika orang tua tidak mampu menyediakan kebutuhan tersebut secara konsisten, anak bisa merasa tertekan, kehilangan semangat, hingga akhirnya berhenti sekolah.

Maksud dari pernyataan Kepala BGN bukanlah menyederhanakan masalah pendidikan menjadi sekadar soal jajan. Yang ingin ditegaskan adalah bahwa persoalan putus sekolah sering kali dipicu oleh faktor ekonomi mikro yang luput dari perhatian kebijakan publik. Beban kecil namun rutin inilah yang, dalam jangka panjang, dapat memutus akses anak terhadap pendidikan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi relevan dan strategis. Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi anak, tetapi juga mengurangi beban ekonomi harian keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan makan anak di sekolah, orang tua tidak lagi harus mengalokasikan uang jajan untuk kebutuhan dasar tersebut setiap hari.

Pendekatan ini mencerminkan cara pandang yang lebih holistik dalam kebijakan sosial. Pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Anak yang gizinya terpenuhi cenderung lebih fokus belajar, sementara keluarga mendapatkan ruang bernapas dari tekanan biaya harian yang selama ini membayangi.

Pernyataan Kepala BGN seharusnya dibaca sebagai ajakan untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih realistis dan menyeluruh. Putus sekolah bukan hanya soal besar seperti biaya pendidikan formal, tetapi juga soal kemampuan keluarga bertahan menghadapi kebutuhan kecil yang terus berulang. Dengan pemahaman ini, kebijakan seperti MBG dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga anak tetap berada di bangku sekolah, sekaligus menyiapkan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing.