Pemulihan Hutan NTB: Anggaran Besar, Dampak Lingkungan Dipertanyakan



Pemulihan Hutan NTB: Anggaran Besar, Dampak Lingkungan Dipertanyakan

Mataram — Program pemulihan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan publik. Meski anggaran rehabilitasi hutan dan lahan setiap tahun tergolong besar, kondisi hutan di sejumlah wilayah dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Sejumlah kawasan hutan di NTB masih menghadapi persoalan kerusakan, mulai dari alih fungsi lahan, penebangan liar, hingga penanaman jagung di kawasan hutan yang terjadi terus berulang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran pemulihan hutan yang telah dialokasikan pemerintah.

Aminuddin sebagai direktur Tunas Muda NTB menilai bahwa program rehabilitasi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

“Anggaran memang ada, tetapi dampaknya di lapangan belum terasa optimal. Banyak kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan, sementaran anggaran bantuan dari Tugas Pembantuan Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai 52 miliyar pengalokasian untuk hutan ktiris di pulau sumbawa” ujar salah seorang pegiat lingkungan di NTB.

Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat sekitar hutan juga dinilai menjadi faktor penghambat keberhasilan program pemulihan. Padahal, partisipasi masyarakat lokal dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan hasil rehabilitasi, terutama dalam perawatan tanaman pascatanam.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan telah menjalankan program pemulihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan angaran. Upaya rehabilitasi dilakukan melalui penanaman kembali, penguatan kelembagaan pengelolaan hutan, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Namun demikian, Aminuddin menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran pemulihan hutan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan.Ke depan, pemulihan hutan di NTB diharapkan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata berupa peningkatan tutupan hutan, berkurangnya bencana ekologis, serta terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.