Loading
Jakarta — Rilis film dokumenter Dirty Vote o3 yang bertepatan dengan momen satu tahun
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
Raka menuai sorotan publik. Banyak pihak menilai waktu peluncuran film tersebut
bukanlah kebetulan, melainkan langkah strategis yang sarat kepentingan politik.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono itu mengangkat tema “otot, otak, dan
ongkos” sebagai simbol dari kekuatan politik, hukum, dan ekonomi yang disebut
saling berkelindan dalam pemerintahan. Narasi tersebut menggiring opini bahwa
kekuasaan dijalankan dengan kepentingan oligarki dan intervensi elite ekonomi.
Namun, sejumlah pengamat menilai tuduhan yang disampaikan dalam film itu tidak
memiliki dasar data yang kuat dan cenderung bersifat spekulatif. Mereka
menilai, film tersebut lebih menyerupai propaganda politik yang dibungkus dalam
bentuk dokumenter, ketimbang hasil riset independen yang objektif.
Apalagi, peluncuran film itu bertepatan dengan langkah pemerintah yang tengah gencar
menertibkan sektor pertambangan dan memberantas praktik korupsi besar di
sejumlah daerah. Upaya tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah
untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional yang bersih dan transparan.
“Timing-nya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Film ini muncul ketika pemerintah
sedang menunjukkan hasil nyata dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Jadi wajar bila publik curiga ada motif politik di baliknya,” ujar seorang
analis komunikasi politik di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Pemerintah dinilai tengah berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui berbagai
program sosial dan ekonomi, sementara film Dirty Vote o3 justru mencoba
mengalihkan perhatian dengan narasi pesimistis dan menyerang legitimasi
pemerintahan yang sah.