Aktivis Desak Kajari Boalemo Mundur, Ingatkan Pernyataan Jaksa Agung

Boalemo – Desakan agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo segera mengundurkan diri kembali menguat. Hal ini menyusul penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif (Perdis fiktif) DPRD Boalemo yang hingga kini dinilai jalan di tempat dan penuh aroma tebang pilih.

Koordinator aksi, Sahril Tialo, menegaskan bahwa publik semakin kecewa terhadap kinerja Kajari Boalemo yang tidak menunjukkan ketegasan. “Sudah terlalu lama kasus ini dibiarkan tanpa kejelasan. Jika Kajari tidak mampu bersikap adil, maka tidak ada pilihan lain selain mundur,” tegasnya.

Desakan tersebut juga semakin kuat karena berkelindan dengan pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap Kajari yang tidak tegas dalam menangani perkara korupsi akan dipaksa untuk mundur. Menurut mahasiswa, pernyataan tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi Kajari Boalemo untuk segera membuktikan keberpihakan pada keadilan.

“Jaksa Agung sudah jelas menyatakan, Kajari yang tidak serius tangani kasus korupsi akan dibuat mundur. Lalu apa yang kita tunggu lagi? Kasus Perdis fiktif ini jelas merugikan rakyat, tapi kenapa Kejari masih saja lamban dan terkesan pilih kasih?” tambah Sahril.

Mahasiswa menilai sikap ragu dan lamban dari Kejari Boalemo hanya akan menambah panjang daftar kekecewaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Alih-alih menghadirkan rasa keadilan, Kejari justru dianggap memberi ruang impunitas bagi pejabat yang diduga terlibat.

Gelombang aksi jilid III yang tengah dipersiapkan dipastikan akan menjadikan desakan mundurnya Kajari sebagai tuntutan utama. Mahasiswa berkomitmen mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat, bahkan siap melaporkannya langsung ke Kejaksaan Agung dan meminta Jamwas untuk turun tangan.

“Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum di negeri ini, termasuk pejabat daerah. Jika Kejari Boalemo tetap bungkam, maka rakyatlah yang akan bersuara lebih keras,” pungkas Sahril.