Anggaran besar untuk MBG: Pendidikan Lebih Membutuhkan

Oleh: Muhammad Nabil Al Rachman, Wakil Menteri Sosial Masyarakat Bem UIGM

Di tengah semangat pembangunan nasional yang digadang-gadang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa dihindari: apakah arah kebijakan anggaran kita benar-benar mencerminkan kebutuhan paling mendesak bangsa ini?

Dapat diketahui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 ini menyentuh sebesar Rp 335 triliun dalam APBN. Di saat yang sama, anggaran pendidikan nasional berada pada kisaran Rp 757-769 triliun, yang secara konstitusi seharusnya menjadi prioritas utama negara. Namun persoalannya bukan sekedar besarannya, melainkan komposisinya. Dari total anggaran pendidikan tersebut, sekitar Rp 223 triliun dialokasikan untuk Program MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Di sinilah letak kegelisahan saya sebagai mahasiswa. Saya selaku Wakil Menteri Sosial Masyarakat BEM UIGM dan bagian dari FORNASSOSMAS, saya melihat secara langsung bahwa persoalan pendidikan di Indonesia belum selesai, bahkan jauh dari kata tuntas. Ketimpangan akses pendidikan masih terjadi, kualitas infrastruktur belum merata, dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidik masih menjadi persoalan klasik yang terus berulang. Dalam kondisi seperti ini, pengalokasian anggaran dalam jumlah sangat besar untuk program MBG patut dipertanyakan secara kritis. Bukan karena program ini tidak penting, tetapi karena Pendidikan jauh lebih membutuhkan intervensi serius dan berkelanjutan.

Kita tahu bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang diterima. Anak-anak yang sehat namun tidak mendapatkan pendidikan yang layak tetap akan menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan potensi mereka. Sebaliknya, pendidikan yang kuat mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga aktif dan mampu berdaya saing. Di sinilah letak kekeliruan mendasar dalam membaca prioritas. Negara tampak lebih responsif terhadap program yang hasilnya dapat dilihat secara instan, dibandingkan dengan investasi jangka panjang seperti pendidikan yang dampaknya tidak langsung terasa. Seharusnya kebijakan anggaran tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan popularitas, program yang mudah diterima publik bukan berarti lebih mendesak dibandingkan kebutuhan struktural yang selama ini terabaikan.

Saya tidak menolak program MBG, tapi saya memahami bahwa gizi adalah bagian penting dari pembangunan manusia. Namun yang dipertanyakan adalah: mengapa pendidikan yang menjadi fondasi utama justru harus berbagi ruang dengan program yang seharusnya bersifat melengkapi, bukan dominan? Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita sedang membangun generasi dengan pendekatan yang tidak utuh. Negara seakan memilih jalan pintas untuk mengutamakan program yang cepat terlihat, tetapi malah mengabaikan fondasi yang seharusnya diperkuat.

Sebagai mahasiswa dan bagian dari kontrol sosial, saya menegaskan bahwa:
1. Pendidikan adalah fondasi utama bangsa, bukan sekadar sektor pelengkap yang bisa dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.
2. Anggaran negara harus berpihak pada kebutuhan Fundamental rakyat.
3. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi wajib mengevaluasi secara menyeluruh arah distribusi anggaran agar tidak melahirkan ketimpangan dan salah prioritas dalam pembangunan nasional.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi seberapa tepat arah kebijakan tersebut. Dan jawabannya jelas: Pendidikan lebih membutuhkan.