Burhanuddin Abdullah: dari Penjara ke Bintang Mahaputra

Jakarta - Publik marah, wajar. Seorang mantan terpidana korupsi menerima tanda kehormatan negara? Sekilas memang tampak seperti penghinaan terhadap rakyat. Tetapi mari kita jujur dan blak-blakan: negara ini tidak hidup dari moral ideal belaka. Negara berdiri di atas realpolitik, rekonsiliasi, dan kemampuan untuk melihat jasa seseorang secara utuh—bukan hanya cacatnya.

1. Fakta Pahit: Burhanuddin Abdullah Pernah Korupsi

Ya, benar. Beliau pernah divonis korupsi. Itu tercatat jelas di sejarah. Tidak ada yang bisa menghapus noda itu. Namun, pertanyaan penting: apakah satu kesalahan meniadakan seluruh jasa sebelumnya?

2. Penghargaan Bukan Ampunan

Memberi Bintang Mahaputera tidak sama dengan berkata: “Korupsi itu benar.” Tidak. Hukuman sudah dijalani, kesalahan sudah dibayar dengan penjara dan stigma sosial. Justru inilah brutalitas keadilan: seseorang bisa jatuh sedalam-dalamnya, tapi setelah menjalani konsekuensi, ia tetap diakui sisi jasanya. Kalau negara hanya menghargai orang yang steril tanpa cela, mungkin tidak ada satu pun pejabat yang layak menerima tanda jasa.

3. Negara Butuh Rekonsiliasi, Bukan Dendam

Mudah untuk membakar amarah rakyat dengan narasi “mantan koruptor diberi bintang.” Tapi yang lebih sulit—dan lebih dewasa—adalah menerima kenyataan bahwa negara kadang harus merangkul, bukan hanya menghukum. Indonesia punya sejarah panjang figur besar dengan catatan kelam, tapi tetap dikenang jasanya. Politik balas dendam hanya akan membuat bangsa ini mandek, sibuk dengan masa lalu.

4. Simbol yang Membuka Mata

Bintang Mahaputera kepada Burhanuddin Abdullah adalah pengingat keras bagi kita semua: simbol negara itu bukan milik malaikat, tapi milik manusia. Manusia dengan jasa sekaligus dosa. Ini pahit, tapi juga jujur. Dan kejujuran ini justru menunjukkan bahwa Indonesia berani menghadapi masa lalu, bukan menutupinya.

Apakah publik boleh kecewa? Sangat boleh. Tapi jika kita mau jujur, pemberian tanda jasa ini bukan soal korupsi semata. Ini tentang keberanian negara melihat jasa dan dosa secara bersamaan, lalu tetap memilih mengakui kontribusi. Brutal? Ya. Kontroversial? Pasti. Tapi justru di situlah letak kedewasaan sebuah bangsa.