Dengan Semangat Pancasila, Presiden Prabowo Sukses Jaga Ketahanan Energi Demi Pembangunan Nasional

Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi merupakan prioritas nasional yang harus dicapai dalam empat hingga lima tahun ke depan. Dengan semangat gotong royong dan kemandirian, pemerintah menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, yang dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional, terutama di tengah ketegangan geopolitik global.

Dalam semangat Pancasila, terutama nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025. Satgas ini menjadi simbol sinergi nasional antar lembaga, kementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan memperkuat ketahanan energi nasional—baik dari sumber fosil maupun terbarukan.

Pembentukan satgas tersebut mencerminkan prinsip musyawarah untuk mufakat, mempertemukan berbagai kepentingan nasional dalam satu arah kebijakan. Langkah ini menunjukkan semangat Pancasila sebagai dasar ideologis dalam menyelesaikan tantangan strategis bangsa, serta memperkuat fondasi ekonomi dan industri nasional.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa. Dengan visi berani menghentikan operasional PLTU batu bara dalam 15 tahun dan beralih sepenuhnya ke energi terbarukan dalam 10 tahun, Presiden Prabowo menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang selaras dengan amanat konstitusi dan nilai luhur Pancasila.

Program diversifikasi energi yang dijalankan pemerintah menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri, pemerintah menjamin kesetaraan pembangunan yang merata sebagai bentuk nyata dari pengamalan Pancasila.

Apresiasi dan dukungan terhadap langkah strategis ini datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai pembentukan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi sebagai manifestasi nyata dari semangat Pancasila dalam memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Pelibatan kampus seperti ITB dalam proses ilmiah dan teknokratis menunjukkan semangat kolaboratif antara unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

Hal serupa disampaikan oleh VP Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso. Ia menyatakan komitmen Pertamina dalam mengembangkan energi rendah karbon, seperti biofuel, geothermal, dan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), sebagai bagian dari perjuangan bersama menjaga lingkungan dan membangun masa depan Indonesia yang mandiri energi—sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Evy Haryadi, juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ia menyebut kolaborasi sebagai kunci utama untuk mewujudkan swasembada energi yang berlandaskan prinsip gotong royong, demi menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dukungan masyarakat yang luas terhadap visi energi nasional menunjukkan bahwa semangat Pancasila hidup dalam setiap gerakan pembangunan. Keterlibatan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali dalam mewujudkan ketahanan energi adalah bentuk nyata dari cinta tanah air dan komitmen menjaga keutuhan NKRI.

Dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan global dan melangkah menuju kemandirian energi. Ketahanan energi bukan hanya soal teknis, melainkan juga perjuangan ideologis untuk memastikan kemerdekaan bangsa tidak tergadaikan oleh ketergantungan energi luar. Bersama Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, semangat ini akan terus menyala demi kejayaan Indonesia Raya. – Galuh 10