HIPMI Lampung Barat Gelar Sosialisasi Dampak Ekonomi Konflik Satwa dan Perambahan Hutan di TNBBS

Lampung Barat – Badan Pengurus Cabang Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Lampung Barat menggelar sosialisasi
mengenai dampak ekonomi akibat konflik satwa liar dan perambahan hutan di
kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kegiatan ini berlangsung
pada 24 Juli 2025 di Aula Villa Kadaka, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik
Bukit, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari
pemerintah daerah, pengelola hutan, tokoh pemuda, hingga masyarakat sekitar
kawasan hutan, dengan jumlah peserta sekitar 50 orang.

Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional II Liwa,
San Andre Jatmiko, mengatakan bahwa TNBBS memiliki peran strategis dalam
melindungi habitat satwa dilindungi seperti harimau, gajah, dan badak. Namun,
ia mengakui bahwa kawasan ini menghadapi tantangan serius akibat aktivitas
ilegal seperti pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kopi, dan
perburuan satwa liar. Situasi tersebut menyebabkan peningkatan konflik antara
manusia dan satwa liar, bahkan hingga memakan korban jiwa.

Ia menambahkan, berbagai langkah telah diambil
untuk merespons kondisi tersebut, antara lain pendataan gubuk ilegal dalam
kawasan hutan, sosialisasi pengalihan komoditas pertanian, pemasangan spanduk
imbauan, patroli penertiban, serta relokasi satwa dengan pendekatan humanis
agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa,
Sastra Wijaya, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab atas kawasan
hutan lindung dan hutan produksi yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan
melalui skema perhutanan sosial. Ia menyoroti bahwa perambahan hutan juga
menjadi pemicu konflik satwa, seperti serangan beruang terhadap ternak warga.

Sebagai solusi, ia menyebut KPH telah memasang
kandang jebak dan kandang anti predator hasil kerja sama dengan Wildlife
Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP). Selain itu, pihaknya juga
mendorong pembentukan kelompok tani hutan agar aktivitas ekonomi masyarakat
tetap legal, produktif, dan ramah lingkungan.

Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol Lampung Barat, Sumarlin, menegaskan pentingnya pendekatan
sosio-ekonomi dalam menangani persoalan perambahan hutan dan konflik satwa.
Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya berdampak pada ekologi, tetapi juga
memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan
mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDN) yang tersebar di
setiap pekon sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi konflik. Edukasi
publik dan pendekatan humanis akan menjadi kunci dalam meredam gesekan antara
kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyoroti isu
penampakan harimau di wilayah Pekon Kubu Perahu serta persoalan kepemilikan
lahan bersertifikat di dalam kawasan TNBBS. Menanggapi hal itu, San Andre
menyatakan bahwa masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan di wilayah enclave
dan bahwa status sertifikat tanah di kawasan taman nasional saat ini tengah
diverifikasi oleh Kejaksaan.

Sastra menambahkan bahwa meskipun pemanfaatan
kawasan hutan lindung kini dimungkinkan melalui izin resmi, keseimbangan antara
aspek ekonomi dan kelestarian ekologi tetap harus dijaga secara ketat.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan sertifikat
partisipasi dan sesi foto bersama, sebagai simbol komitmen bersama seluruh
peserta untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan.