-
-
-
Loading
Loading
Oleh : Felix Jikwa
Insiden penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua
Merdeka (OPM) yang telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi teroris di
Kampung Ku Jindapa, Intan Jaya, kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang
arah gerakan yang mengklaim sebagai perjuangan. Seorang perempuan bernama
Hetina Mirip menjadi korban dalam peristiwa tersebut, meninggalkan anak
perempuannya yang masih berusia 12 tahun, Antonia Hilaria Wandagau, dalam luka
dan duka mendalam.
Tokoh masyarakat Papua, Yulianus Murib, menyuarakan kekecewaannya
secara tegas. Baginya, pembunuhan terhadap warga sipil, apalagi perempuan dan
anak-anak, bukan bentuk perjuangan, melainkan kekejaman yang membungkam nurani.
Dalam pernyataannya, ia mengajak publik melihat kenyataan bahwa aksi separatis
ini sudah melenceng jauh dari narasi aspiratif yang pernah diklaim kelompok
tersebut.
Konflik berkepanjangan di Papua memang memiliki akar sejarah dan
kompleksitas sosial tersendiri namun upaya pembangunan dan dialog damai dari
pemerintah terus berjalan secara konsisten. Namun, menjadikan warga sipil
sebagai target serangan tak dapat dibenarkan dalam alasan apa pun. Apalagi
ketika kekerasan tersebut ditampilkan sebagai simbol perlawanan. Kenyataannya,
perlawanan semacam ini justru menjauhkan simpati publik, bahkan dari sesama
orang Papua yang menjadi korban paling besar dalam lingkaran kekacauan ini.
Antonia, dalam keterangannya yang menyayat hati, menunjukkan bahwa
anak-anak Papua tidak menginginkan kekerasan. Mereka merindukan ketenangan,
pendidikan, dan masa depan yang layak. Mereka ingin tumbuh tanpa rasa takut
terhadap letusan senjata dan bayangan maut yang menghampiri tanpa aba-aba.
Pernyataan Antonia menjadi suara yang jernih dari generasi yang lelah dengan
konflik, namun terus menjadi dari kepentingan kelompok separatis yang
memanipulasi penderitaan untuk agenda politik.
Ironisnya, kelompok bersenjata OPM masih mencoba memutarbalikkan
fakta di lapangan melalui propaganda yang massif. Tuduhan terhadap aparat
keamanan, klaim sepihak tentang keberhasilan operasi militer, hingga narasi
bohong seperti pembakaran kendaraan tempur TNI, menjadi bagian dari strategi
komunikasi yang dirancang bukan untuk menciptakan kedamaian, tetapi untuk
menciptakan kebingungan. Padahal, informasi dari TNI menyebutkan dengan jelas
bahwa tidak ada kendaraan tempur yang dikuasai atau dibakar sebagaimana diklaim
OPM.
Upaya sistematis menyebar hoaks ini bukan hanya mencoreng kebenaran,
melainkan juga merusak kepercayaan warga terhadap institusi negara yang sah dan
hadir untuk rakyat yang berusaha menjaga stabilitas keamanan. Propaganda yang
menyudutkan aparat secara sepihak justru membatasi ruang dialog yang sehat dan
memperlebar jurang ketidakpercayaan. Padahal, proses penyelesaian konflik butuh
komunikasi terbuka, bukan adu narasi yang dibumbui kekerasan dan kebohongan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, melalui
pernyataannya, menekankan pentingnya ketenangan masyarakat dalam menghadapi
situasi semacam ini. Masyarakat diajak untuk berani melaporkan kejadian dan
ancaman yang mereka alami. Karena hanya dengan partisipasi aktif dari warga
lokal, upaya perlindungan bisa dilakukan secara efektif. Ketika warga merasa
dilindungi, mereka tidak lagi menjadi sasaran empuk dari intimidasi kelompok
bersenjata.
Situasi di Papua membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penguatan
keamanan harus dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan dan pendidikan.
Pemerintah pusat, bersama tokoh lokal dan pemuka agama, sebagaimana sudah
diinisiasi pemerintah melalui berbagai program terintegrasi seperti Otsus dan
Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, konflik hanya akan terus hidup jika tidak
ada investasi nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.
Saatnya publik, baik nasional maupun internasional, melihat
persoalan Papua secara lebih objektif. Klaim perjuangan tidak bisa lagi menjadi
tameng atas tindakan-tindakan brutal. Kekerasan yang menimpa anak-anak,
perempuan, tenaga kesehatan, maupun guru bukan sekadar efek samping konflik,
melainkan tanda bahwa cara-cara yang digunakan kelompok separatis telah
kehilangan arah moral.
Papua tidak butuh senjata, tetapi butuh solidaritas. Tidak perlu
jargon ideologis yang menipu, melainkan perlu tindakan nyata yang melindungi
rakyatnya. Ketika kelompok yang mengklaim sebagai pejuang justru menambah
derita rakyat, maka label pejuang itu sendiri patut dipertanyakan. Apa arti
kemerdekaan jika setiap langkah menuju masa depan justru dibangun di atas
tumpukan korban tak berdosa?
Peristiwa tragis di Intan Jaya adalah cermin nyata dari arah
perjuangan yang telah menyimpang. Semangat memerdekakan tidak bisa diraih
dengan merenggut kebebasan orang lain, apalagi nyawa mereka. Saat ini, justru
aparat keamanan yang berusaha hadir sebagai pelindung, menjadi sandaran
terakhir masyarakat sipil yang hidup dalam ketakutan.
Semua pihak seharusnya bersatu dalam satu suara: hentikan kekerasan.
Rakyat Papua berhak hidup damai di tanah kelahirannya tanpa rasa takut. Wajah
Papua yang indah tidak sepatutnya dikotori oleh luka yang terus menganga akibat
konflik bersenjata. Kedamaian bukan utopia, melainkan keniscayaan jika semua
pihak mau meletakkan senjata dan mulai membangun Papua dengan cinta, bukan
dengan kebencian.
)* Penulis Merupakan Mahasiswa asal papua di Manado