Naiknya Harga Pertamax, DEMA UIN Al-Azhaar Soroti Minimnya Keberpihakan Negara terhadap Rakyat

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax kembali menuai sorotan dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai semakin menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, kenaikan Pertamax dianggap mempersempit ruang ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga merambat ke sektor transportasi, distribusi barang, hingga kenaikan harga komoditas di pasar.

Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini merupakan konsekuensi dari fluktuasi harga minyak dunia. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan energi nasional masih terlalu bergantung pada dinamika global tanpa diimbangi dengan strategi perlindungan yang kuat di dalam negeri.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Riza Pahlawan, menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat.

“Kenaikan harga Pertamax ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam melindungi daya beli masyarakat. Di saat rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi, kebijakan yang diambil justru semakin menambah beban,” ujarnya.

Riza juga menyoroti bahwa kebijakan tersebut hadir di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, maraknya kasus korupsi dan pemborosan anggaran menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan.

“Rakyat tentu bertanya, apakah beban ini memang tidak bisa dihindari, atau justru akibat dari pengelolaan anggaran yang belum optimal. Ketika transparansi dan akuntabilitas dipertanyakan, maka kepercayaan publik juga ikut menurun,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada penyesuaian harga, tetapi juga menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak, seperti subsidi yang tepat sasaran, transparansi dalam pengelolaan energi, serta langkah konkret menuju kemandirian energi nasional. Tanpa itu, kenaikan harga BBM hanya akan menjadi siklus berulang yang selalu merugikan rakyat,” tegasnya.

Riza menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip keadilan sosial.

“Negara tidak cukup hanya mengelola krisis, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.