-
-
-
Loading
Loading
Jakarta —
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat
sistem hukum nasional yang tegas, transparan, dan bebas intervensi politik. Di
tengah perbincangan publik mengenai sejumlah kasus hukum, pemerintah menekankan
pentingnya menjaga keadilan yang berpijak pada konstitusi, bukan opini atau
tekanan publik.
Berbagai pihak sempat
menyoroti penanganan kasus hukum tertentu, termasuk perkara yang melibatkan
Silfester Matutina. Namun, pemerintah menilai satu kasus tidak dapat dijadikan
tolok ukur terhadap keseluruhan arah penegakan hukum nasional.
Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa penegakan hukum di era Presiden
Prabowo dijalankan secara tegas dan sesuai aturan, dengan pemerintah yang tidak
mencampuri proses hukum agar hasilnya benar-benar adil dan konstitusional.
Sejak awal masa jabatannya,
Presiden Prabowo mendorong reformasi hukum menyeluruh dengan memperkuat
pengawasan internal, mempercepat digitalisasi proses hukum, dan menegaskan
bahwa lembaga penegak hukum harus bekerja tanpa intervensi politik.
“Hukum adalah tiang negara.
Siapa pun yang melanggar harus ditindak tanpa pandang jabatan, status, atau
kedekatan politik,” tegas Presiden dalam arahannya kepada aparat penegak hukum.
Pengamat hukum menilai langkah
pemerintah yang berhati-hati dan berbasis prosedur mencerminkan
profesionalitas, bukan kelemahan. Pendekatan ini dinilai mampu membangun sistem
hukum yang matang dan berkeadilan bagi semua pihak.
Kritik publik terhadap kinerja
aparat penegak hukum tetap dianggap bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Namun, pemerintah mengajak masyarakat menilai secara objektif, karena fokus
utama saat ini adalah memperkuat fondasi sistem hukum agar keadilan benar-benar
menjadi milik semua warga negara.
“Ketegasan hukum bukan berarti
tergesa, tetapi pasti. Pemerintah memastikan setiap proses dijalankan sesuai
hukum agar hasilnya sah dan dipercaya masyarakat,” ujar juru bicara Kementerian
Hukum dan HAM.