Loading
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan yang menyasar kelompok rentan, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas, pekerja rentan, serta penguatan ekonomi desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran sejumlah bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ngawi.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan dengan total nilai mencapai Rp32,16 miliar dalam kegiatan Sapa Bansos dan Tali Asih yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Ngawi pada Jumat (5/6/2026). "Secara khusus, kegiatan yang kita laksanakan hari ini di Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun penguatan daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Khofifah.
Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bantuan senilai Rp6,107 miliar disalurkan kepada berbagai kelompok penerima manfaat. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) bagi 2.024 keluarga penerima manfaat, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) untuk 474 buruh pabrik rokok, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, serta bantuan pendidikan melalui program KIP Putri Jawara dan KIP PPKS Jawara.
Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan tali asih kepada 174 pilar sosial yang terdiri atas pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Bantuan permakanan juga diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS PD).
Pada kesempatan yang sama, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur menyalurkan zakat produktif kepada 50 pelaku usaha sebagai tambahan modal usaha guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan senilai Rp845,9 juta yang mencakup bantuan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program Desa Berdaya, program Jatim Puspa, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi pemerintah daerah.
Selain bantuan sosial dan pemberdayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan Bantuan Keuangan (BK) desa senilai Rp25,184 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, pengembangan kawasan permukiman, peningkatan sarana jalan, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di sejumlah desa di Kabupaten Ngawi.
Khofifah berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan program sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penggunaan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, serta mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat Ngawi. Menurutnya, berbagai program bantuan yang digulirkan telah memberikan manfaat langsung bagi warga sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah."Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memberikan perhatian besar kepada masyarakat Ngawi. Semoga semangat dan ikhtiar beliau dalam menyejahterakan masyarakat Jawa Timur dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.