-
-
-
Loading
Loading
Surakarta, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Surakarta, Ridwan Nur Hidayat, menyampaikan kritik keras terhadap
kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan cenderung merugikan rakyat.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa sejak awal masa pemerintahan Presiden
Prabowo, mahasiswa sudah berkali-kali dibuat kecewa, terutama terkait
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sejumlah
kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.
“Periode Prabowo sangat kacau. Dari awal periode, kita
mahasiswa sudah dikecewakan. Contohnya dalam efisiensi anggaran, pendidikan
yang seharusnya dinomor satukan malah justru dinomor duakan. Padahal, tanpa
pendidikan yang kuat, masyarakat tidak akan berkembang cerdas,” ujar Ridwan
dengan tegas.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Tidak
Tepat Sasaran
Salah satu yang menjadi sorotan Ridwan adalah program Makan
Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden
Prabowo. Menurutnya, program tersebut tidak dijalankan secara efektif dan
justru membebani anggaran negara.
“Tujuannya memang bagus untuk mengentaskan stunting, tetapi
pelaksanaannya harus fokus di daerah pedalaman dan pedesaan yang benar-benar
membutuhkan. Kalau dipaksakan merata di seluruh Indonesia, jelas anggarannya
tidak mencukupi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang terkesan
hanya terpusat di perkotaan sehingga lebih mirip pencitraan politik. Bahkan, ia
menyinggung kasus keracunan makanan pada uji coba MBG di Sukoharjo. “Ada 54
siswa yang keracunan. Itu bukti bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan
belum maksimal. Seharusnya makanan yang diberikan menambah gizi, bukan
menimbulkan masalah kesehatan,” tegasnya.
Ridwan menilai pemerintah gagal menempatkan pendidikan
sebagai prioritas utama. Ia menyoroti efisiensi anggaran yang justru
menomorduakan pendidikan. “Seharusnya pendidikan dinomor satukan. Kalau
masyarakat tidak dicerdaskan, negara ini akan sulit berkembang. Justru sekarang
pendidikan seolah dipinggirkan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini akan berdampak pada cara berpikir
masyarakat. “Kalau rakyat tidak pintar, bagaimana negara bisa maju? Pemerintah
justru takut jika masyarakatnya cerdas, karena suara kritis dianggap ancaman,
bukan aspirasi,” tambahnya.
Kenaikan Pajak Dinilai Membebani Rakyat
Ridwan juga mengkritik kenaikan PPN di Solo Raya dari 10%
menjadi 11%. Ia menilai kebijakan itu kontradiktif dengan kondisi masyarakat. Menurut
Pasal 7 ayat (1) UU Harmonisasi Perpajakan, tarif PPN yaitu: sebesar 11%
(sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% (dua
belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Sedangkan Untuk Singapura PPN nya lebih rendah dibandingkan indonesia. Tarif
pajak pertambahan nilai (PPN) di Singapura untuk tahun 2025 adalah 9% untuk
Goods and Services Tax (GST).
“Pemerintah selalu menuntut rakyat mengikuti kebijakan, tapi
kesejahteraannya belum terjamin. Singapura memang pajaknya tinggi, tapi
masyarakatnya sudah sejahtera. Di Indonesia, justru rakyat makin tertekan,”
ungkapnya.
Ia juga menyinggung wacana kenaikan gaji anggota DPR hingga
Rp3 juta per hari yang dianggap tidak sejalan dengan realitas masyarakat Solo
yang hanya menerima UMR Rp2,4 juta per bulan. “Banyak warga terjebak pinjaman
online karena kebutuhan hidup tak tercukupi. Ironis ketika wakil rakyat
menuntut kenaikan gaji sementara rakyatnya menderita,” katanya.
Korupsi dan Simbol Perlawanan
Fenomena bendera One Piece yang sempat viral juga ia
nilai sebagai simbol kekecewaan masyarakat terhadap maraknya korupsi.
Menurutnya, banyak kasus korupsi dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Itu tanda bahwa publik melihat banyak korupsi di
pemerintahan yang tidak kunjung dituntaskan. UU Perampasan Aset sampai sekarang
tidak disahkan, sementara UU yang menguntungkan pemerintah justru cepat
dirampungkan,,” ujarnya.
Kritik Terhadap DPRD dan Aparat
Ridwan menyinggung pengalaman aksi mahasiswa di DPRD Solo
Raya yang berulang kali tidak ditindaklanjuti. Menurutnya, DPRD hanya
memberikan kata-kata penenang tanpa memperjuangkan aspirasi rakyat. “Kalau DPRD
tidak bisa memperjuangkan rakyat, untuk apa mereka duduk di kursi itu?”
tanyanya.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan aparat terhadap
mahasiswa. Menurutnya, aparat sering masuk kampus dengan dalih koordinasi,
namun lebih terasa sebagai upaya pengkondisian. “Ketika kami mau aksi, aparat
masuk ke kampus, meminta data pribadi hingga SK BEM diminta. Itu bentuk
intimidasi. Kalau pemerintah benar, kenapa takut dengan suara mahasiswa?”
tegasnya.
Seruan untuk Mahasiswa dan Rakyat
Ridwan menyebut mahasiswa di Solo Raya sudah berulang kali
menyampaikan aspirasi melalui aksi di DPRD. Namun, tuntutan yang dijanjikan
untuk diteruskan ke pemerintah pusat tak pernah ada tindak lanjut.
“Negara ini milik kita semua. Kalau kita diam, anak cucu
kita akan merasakan dampak yang lebih berat. Tugas kita sekarang adalah
mencerdaskan bangsa, agar negara tidak dikuasai oleh mereka yang hanya mengejar
kepentingan pribadi,” pungkasnya.
“DPRD hanya memberi kata-kata penenang, tanpa perjuangan
nyata. Kalau wakil rakyat tidak bisa memperjuangkan rakyat, untuk apa duduk di
kursi itu?” tegasnya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus bersuara lantang.
“Mahasiswa tidak boleh diam. Kalau kita hanya pasif melihat kekacauan
kebijakan, anak cucu kita akan merasakan dampak yang lebih berat. Negara ini
milik rakyat, bukan segelintir elit,” pungkasnya.