Presiden Mahasiswa UIN Al-Azhaar Desak Pemerintah Evaluasi Total Latsarmil Calon Manajer KDKMP/KNMP

Lubuk Linggau – Presiden Mahasiswa UIN Al-Azhaar, Riza Pahlawan, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya kabar meninggalnya lima peserta selama pelaksanaan pelatihan.

Menurut Riza, peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengusut secara terbuka penyebab meninggalnya para peserta sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan utama penyelenggaraan Latsarmil bagi calon manajer koperasi.

"Program ini perlu dievaluasi secara keseluruhan. Meninggalnya lima peserta menjadi pukulan telak bagi pemerintah dan tentu meninggalkan duka bagi keluarga korban. Pemerintah harus mampu mengontrol setiap program prioritas yang dijalankan, mengevaluasi total pelatihan ini, serta membuka fakta sebenarnya terkait apa yang terjadi kepada para korban. Selain itu, masyarakat juga berhak mengetahui apa tujuan utama pelatihan militer ini bagi calon manajer koperasi," ujar Riza.

Ia menilai pembekalan bagi calon manajer koperasi semestinya lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas dalam mengelola koperasi. Materi pelatihan, menurutnya, seharusnya mencakup tata kelola koperasi yang baik, pemahaman terhadap kondisi pasar, hingga strategi memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha koperasi.

Riza juga menyoroti informasi mengenai komposisi pelatihan yang dinilai tidak proporsional. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pelatihan pengelolaan koperasi hanya berlangsung selama 15 hari, sedangkan pelatihan Latsarmil mencapai 30 hari.

"Kondisi ini sangat jauh terbalik. Secara umum, seorang manajer perusahaan dibentuk melalui pengalaman dan kompetensi di bidangnya. Karena itu, porsi pelatihan semestinya lebih banyak diarahkan pada kemampuan manajerial dan pengelolaan koperasi dibandingkan pelatihan militer," katanya.

Selain persoalan pelatihan, Riza turut menyoroti berbagai isu lain yang berkembang terkait program KDKMP/KNMP, mulai dari polemik pelaksanaan Latsarmil, pembangunan gedung koperasi yang dinilai belum sesuai kebutuhan masyarakat, hingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pelatihan serta gaji para manajer koperasi.

Ia meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap seluruh aspek program agar pelaksanaannya benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Riza menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban, melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Latsarmil, menjelaskan tujuan, tugas, dan fungsi calon manajer yang nantinya akan menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad), melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pelatihan, serta mengevaluasi pembangunan gedung koperasi agar lokasinya mudah dijangkau masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah agar memberikan ruang yang lebih besar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mampu bersaing dengan produk-produk pabrikan melalui penguatan koperasi.

Meski menyampaikan berbagai kritik, Riza menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung tujuan besar program KDKMP/KNMP apabila dijalankan secara tepat.

"Kami tidak pesimis terhadap program ini. Kami berharap Koperasi Merah Putih benar-benar mampu membuka peluang bagi UMKM, memperkuat kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tujuan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan mengutamakan keselamatan serta kepentingan masyarakat," pungkasnya.