-
-
-
Loading
Loading
Musi Rawas — Komitmen lembaga legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kembali menjadi sorotan. Sekretaris Daerah BEMNUS Sumatera Selatan, Muhammad Julian, mempertanyakan keseriusan DPRD Musi Rawas terkait janji agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi BEM dan HIMA Se-Silampari hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Muhammad Julian menyampaikan, aksi yang dilakukan Aliansi BEM dan HIMA Se-Silampari pada Senin, 22 Juni 2026, bukan sekadar gerakan menyampaikan kritik di ruang publik, tetapi merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan bangsa yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
“Gerakan mahasiswa hadir bukan hanya untuk menyampaikan keresahan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan pemerintah dan lembaga negara. Kami membawa isu-isu nasional yang sedang hangat, mulai dari persoalan BGN, Kopdes, hingga BBM, dengan harapan ada ruang diskusi yang serius bersama DPRD sebagai representasi masyarakat,” ujar Muhammad Julian.
Dalam aksi tersebut, kata Julian, Aliansi BEM dan HIMA Se-Silampari diterima oleh dua anggota DPRD Musi Rawas. Saat itu disampaikan bahwa beberapa anggota DPRD lainnya tidak berada di tempat. Setelah proses penyampaian aspirasi berlangsung, satu anggota DPRD lainnya kemudian turut hadir dalam komunikasi bersama massa aksi.
Menurutnya, seluruh tuntutan mahasiswa kemudian disampaikan secara terbuka dan diterima oleh pihak DPRD melalui penandatanganan manifesto tuntutan.
“Setelah tuntutan kami sampaikan, manifesto tuntutan diterima dan ditandatangani. Bagi kami, tanda tangan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol adanya komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Muhammad Julian meminta agar DPRD Musi Rawas tidak berhenti pada tahap penerimaan aspirasi, tetapi menghadirkan ruang dialog resmi melalui RDP.
“Kami meminta adanya sikap jelas dari DPRD Musi Rawas untuk menerima Aliansi BEM dan HIMA Se-Silampari dalam forum RDP. Saat itu disampaikan bahwa agenda tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2026 setelah Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, bahkan pernyataan tersebut telah kami dokumentasikan,” ungkapnya.
Namun, dalam proses koordinasi menuju agenda tersebut, Julian mengaku menemukan ketidakjelasan komunikasi. Dirinya telah mencoba menghubungi pihak yang diarahkan sebagai jalur komunikasi RDP.
“Pada Rabu, 24 Juni 2026, kami kembali melakukan komunikasi. Kami mendapatkan informasi bahwa kepastian akan disampaikan pada Kamis pagi pukul 10.00 WIB. Tetapi ketika hari yang dijanjikan tiba, komunikasi kembali diarahkan kepada pihak lain sehingga terjadi kebingungan terkait siapa yang bertanggung jawab memastikan agenda tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, pihak staf yang dihubungi kemudian menyampaikan bahwa manifesto tuntutan telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Musi Rawas, sementara untuk pelaksanaan RDP masih menunggu informasi lebih lanjut setelah Ketua DPRD menyelesaikan agenda di luar daerah.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya soal jadwal RDP, tetapi bagaimana sebuah lembaga yang memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat memberikan kepastian terhadap masyarakat yang datang membawa persoalan secara konstitusional,” tegas Muhammad Julian.
Hingga saat ini, lanjutnya, belum ada kepastian mengenai pelaksanaan RDP antara Aliansi BEM dan HIMA Se-Silampari dengan DPRD Musi Rawas.
“Kami menghormati mekanisme lembaga DPRD, tetapi kami juga ingin mempertanyakan bagaimana wajah pelayanan publik dan komitmen DPRD Musi Rawas terhadap suara masyarakat, khususnya mahasiswa. Aspirasi tidak boleh berhenti hanya pada tanda tangan dan dokumentasi, harus ada tindak lanjut nyata,” tutupnya.
Muhammad Julian
Sekretaris Daerah BEMNUS Sumatera Selatan