Soal Tragedi Mei 1998, Fadli Zon Pertanyakan Definisi dan Bukti ‘Massal’

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, kembali menimbulkan perdebatan publik usai mempertanyakan keabsahan istilah pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Menanggapi kritik terhadap sikapnya, Fadli menegaskan bahwa klaim soal pemerkosaan massal harus disertai dengan fakta hukum yang jelas, termasuk identitas korban dan lokasi kejadian.

“Harus ada fakta-fakta hukum, bukti akademik, siapa korbannya, di mana peristiwanya, itu semua harus terang,” ujar Fadli di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

Ia menekankan bahwa sejarah kekerasan seksual harus disusun berdasarkan data dan dokumentasi yang terverifikasi. Kendati demikian, Fadli menyebut pernyataannya tersebut merupakan pandangan pribadi yang tak berkaitan dengan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang tengah digagas kementeriannya.

“Itu pendapat pribadi saya. Tidak ada kaitan dengan penyusunan sejarah nasional. Dalam demokrasi, beda pendapat sah-sah saja. Kalau memang ada bukti kuat bahwa itu peristiwa massal, silakan tunjukkan,” tambahnya.

Fadli tak menampik bahwa pemerkosaan memang terjadi pada Mei 1998. Namun, ia meragukan apakah peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai massal dalam pengertian yang sistematis dan terstruktur.

“Kalau massal itu seperti yang dilakukan tentara Jepang di Nanjing, atau tentara Serbia terhadap warga Bosnia ada pola sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, apakah itu ada dalam kasus 1998? Saya belum pernah lihat buktinya,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Ia mengingatkan agar terminologi ‘pemerkosaan massal’ tidak dipakai secara sembarangan hingga berpotensi merusak citra bangsa. “Jangan sampai istilah itu justru menjadi frame yang mencoreng bangsa sendiri. Dulu ada framing, bahkan dari luar negeri, bahwa Indonesia mengalami pemerkosaan massal padahal belum ada bukti kuat,” tegasnya.

Menanggapi kritik, Fadli kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak menolak fakta kekerasan seksual pada 1998, melainkan mengajak publik untuk memaknainya secara bijak.

“Sejarah harus dilihat dengan kepala dingin, tanpa mengabaikan empati. Kita harus hormati luka sejarah, tapi juga jujur pada data dan fakta,” pungkasnya.