Utang Rp 781 Triliun, Realita yang Harus Kita Telan

Jakarta - Mari kita berhenti sejenak dari drama dan slogan politik. Angka Rp 781 triliun terdengar mengerikan—dan memang betul, itu bukan uang receh. Tapi jujur saja, bangsa sebesar Indonesia tidak bisa hidup pakai logika warung kelontong. Negara ini tidak bisa dikelola dengan "jangan berutang, nanti tekor".

1. Semua Negara Besar Hidup dari Utang

Amerika Serikat, Jepang, bahkan Tiongkok—semua gila utang. Rasio utang Jepang lebih dari 200% PDB dan mereka tetap jadi ekonomi raksasa dunia. Kalau mau fair, utang Indonesia masih jauh lebih kecil: sekitar 39% PDB. Itu bahkan di bawah batas “lampu merah” 60% yang disepakati dunia.

Kalau negara-negara besar bisa berutang untuk membangun, kenapa kita alergi?

2. Tidak Berutang Sama dengan Mandek

Bayangkan jalan tol Trans Jawa, MRT Jakarta, atau bendungan di daerah. Semua itu bukan datang dari langit, tapi dari utang yang dikelola. Kalau mau nunggu tabungan, pembangunan itu baru selesai 50 tahun lagi. Jadi, jujurnya: tanpa utang, jangan mimpi ada percepatan pembangunan.

3. Rp 781 Triliun Itu Bukan "Belanja Foya-Foya"

Yang harus dikritisi bukan jumlahnya, tapi dipakai buat apa. Pemerintah menegaskan utang ini untuk program rakyat: subsidi energi, gaji guru/dokter, makan bergizi gratis untuk anak sekolah, hingga infrastruktur vital. Kalau utang dipakai untuk hal produktif, itu investasi, bukan beban.

4. Ya, Berat. Tapi Tidak Sebodoh Itu

Betul, pembayaran bunga dan pokok utang tahun depan sekitar Rp 800 triliun. Itu angka besar. Tapi jangan lupa, APBN kita tahun 2026 diperkirakan tembus lebih dari Rp 3.800 triliun. Jadi proporsinya masih aman. Dan aturan main jelas: defisit maksimal 3% PDB. Artinya, ada pagar supaya pemerintah tidak ugal-ugalan.

5. Kritik Oposisi Kadang Cuma Setengah Jujur

Banyak yang berteriak “utang bikin negara bangkrut”. Faktanya: Indonesia tidak pernah gagal bayar, bahkan di masa krisis 1998. Semua pembayaran utang selalu on time. Kalau mau fair, kita akui: masalah kita bukan utang, tapi kemampuan menggali pajak. Jadi solusi bukan histeria, tapi memperkuat penerimaan negara.

Kalau kita mau maju, utang harus dipandang sebagai alat, bukan musuh. Yang harus kita kawal adalah transparansi dan efektivitas penggunaannya. Bukan sekadar memaki angka besar tanpa konteks.