Bayang-Bayang Krisis MBG: Korban Dugaan Keracunan Bertambah di Tengah Kasus Dadan Hindayana

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana jumlah korban dugaan keracunan makanan program tersebut justru dilaporkan terus bertambah di sejumlah daerah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan, tata kelola, dan keamanan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Kepahiang, di mana jumlah korban dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan MBG dilaporkan meningkat menjadi 15 orang.

Sebelumnya jumlah korban tercatat delapan orang, namun bertambah dalam waktu singkat sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek higienitas dan standar keamanan pangan dalam distribusi program MBG. Di saat bersamaan, perhatian publik juga tertuju pada proses hukum terhadap Dadan Hindayana.

Mantan Kepala BGN tersebut kini menghadapi dugaan penyimpangan tata kelola program MBG, termasuk dugaan pengaturan yayasan mitra pelaksana serta intervensi pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak sesuai prinsip transparansi dan kebutuhan riil program. Kejaksaan Agung bahkan telah menetapkan Dadan bersama sejumlah pihak lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Meningkatnya jumlah korban dugaan keracunan di tengah kasus hukum yang melibatkan elite pengelola program berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa persoalan MBG tidak hanya menyangkut aspek teknis distribusi makanan, tetapi juga tata kelola kelembagaan dan pengawasan kualitas. Sejumlah pengamat menilai, apabila dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya pengawasan terbukti memiliki keterkaitan terhadap kualitas layanan di lapangan, maka kepercayaan publik terhadap program MBG dapat semakin tergerus. Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan MBG, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun keamanan pangan, agar tujuan awal program dalam meningkatkan gizi masyarakat tidak justru berubah menjadi sumber persoalan baru.