-
-
-
Loading
Loading
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis (9/7/2026).
Menurut Bobby, PRSU merupakan ajang strategis yang tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Sumut, tetapi juga menjadi ruang promosi ekonomi kreatif, pariwisata, dan potensi daerah.
"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia (SDM), dan perekonomian," ujar Bobby dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai, dukungan agar PRSU masuk dalam kalender event nasional menjadi peluang besar untuk meningkatkan promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
PRSU 2026 juga memiliki arti penting karena menjadi penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menandai upaya kebangkitan setelah pandemi Covid-19.
Bobby mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut untuk mendukung pengembangan PRSU secara bersama-sama.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah daerah yang belum memanfaatkan paviliun yang tersedia secara optimal untuk memperkenalkan potensi wilayah masing-masing kepada masyarakat.
"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut, melainkan juga keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara.
Jika nantinya masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten dan kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus bertransformasi agar semakin profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut dia, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan ekonomi kreatif yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sumut, bahkan partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.
"Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujar Evita.
Ia juga mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga 10 tahun ke depan sehingga dapat berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, Evita mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata dan membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah.
Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.
"Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," kata Evita.
Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.
Menurut Ferry, PRSU ke-50 diikuti oleh 33 paviliun kabupaten dan kota serta satu paviliun negara sahabat.
Seluruh penyelenggaraan kegiatan dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui skema kemitraan.
"Sebanyak 75 persen konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujar Ferry.
Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan berbagai pembenahan berdasarkan masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga kenyamanan pengunjung.
Sumber: kompas.com