Pemprov Papua Barat Daya Terapkan SP2D Online dan KKPD, Perkuat Tata Kelola Keuangan Digital

Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama PT Bank Pembangunan Daerah Papua resmi meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Jumat (7/8/2026).

Kegiatan berlangsung di Vega Prime Hotel & Convention, Kota Sorong, dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, BPKP, pemerintah kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, serta jajaran Bank Papua.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., mengatakan penerapan SP2D Online, SIPD, dan KKPD merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel.

Menurutnya, SP2D Online akan mempercepat proses pencairan dana sekaligus mengurangi penggunaan dokumen fisik dan potensi kesalahan administrasi. Sementara KKPD menjadi instrumen untuk memperkuat transaksi non-tunai serta memudahkan penelusuran dan pertanggungjawaban belanja pemerintah.

"Keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, koordinasi, keamanan sistem, dan komitmen seluruh pihak," ujar Elisa.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah meluncurkan SP2D Online.

Ia menyebut penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah untuk memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yulianda D. Yembise, menegaskan komitmen Bank Papua dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem transaksi yang aman dan terintegrasi.

"Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Papua juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa enam unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakob Kareth, M.Si., mengatakan penerapan SP2D Online dan KKPD diharapkan mampu mempercepat pembayaran dan pencairan dana, mengurangi transaksi tunai, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.

Peluncuran tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.