Bukan Sekadar Menjaga Hutan, Masyarakat Adat Papua Barat Daya Didorong Dapat Manfaat Ekonomi


  • 51 
  • Wednesday, 18 November 2026 
  • Bara

Bukan Sekadar Menjaga Hutan, Masyarakat Adat Papua Barat Daya Didorong Dapat Manfaat Ekonomi

AIMAS – Masyarakat adat di Papua Barat Daya didorong tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari upaya perlindungan lingkungan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai membuka peluang tersebut melalui program perdagangan karbon berbasis yurisdiksi sekaligus mendorong pengakuan dan akses legal masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala Bidang Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Ir. Sarteis Y. Sagrim, S.Hut., M.M., IPU, dalam kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dan perdagangan karbon di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Selasa (17/11/2026).

Sarteis mengatakan, masyarakat adat di Papua memiliki hubungan erat dengan hutan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun, dalam ketentuan kehutanan, kawasan hutan yang tidak dibebani hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai hutan negara. Karena itu, masyarakat perlu memahami mekanisme pengakuan agar keberadaan dan hak mereka dalam pengelolaan kawasan hutan memperoleh kepastian.

Melalui skema perhutanan sosial, pemerintah menyediakan lima pilihan akses legal, yakni hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan kemitraan, dan hutan tanaman rakyat.

"Melalui skema perhutanan sosial ini, negara memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk mengurus izin melalui lima skema," jelas Sarteis.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami masing-masing skema agar dapat menentukan mekanisme pengelolaan sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Selain mendorong akses legal, pemerintah juga berupaya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat adat melalui program perdagangan karbon. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan pendekatan yurisdiksi yang didorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Kehutanan RI.

Sarteis menjelaskan, Papua Barat Daya memiliki potensi untuk mengikuti program tersebut karena kondisi tutupan hutannya masih relatif baik. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sosialisasi, sekitar 90 persen kawasan hutan di Papua Barat Daya masih memiliki tutupan yang baik.

"Artinya, hutan kita ini tutupan lahannya masih bagus, degradasi atau kerusakan hutannya sedikit. Hal ini terbukti dari data kita yang menunjukkan 90 persen kawasan kita masih memiliki tutupan yang baik," ungkapnya.

Papua Barat Daya menggunakan pendekatan HFLD (High Forest, Low Deforestation), yaitu wilayah dengan tutupan hutan tinggi dan tingkat deforestasi rendah.

Ia menyebutkan, pemerintah provinsi telah mengajukan (submission) program tersebut ke tingkat internasional dan menyampaikan bahwa program itu telah diluncurkan di Turki pada 12 September 2026.

Menurut Sarteis, tahapan selanjutnya adalah memperluas sosialisasi hingga ke tingkat kampung agar masyarakat adat memahami mekanisme perdagangan karbon serta peluang manfaat yang dapat diperoleh dari upaya menjaga hutan.

"Sehingga masyarakat inilah yang punya hutan. Apa yang dunia atau negara berikan karena masyarakat menjaga hutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca? Itu yang perlu kita dorong agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya," ujarnya.

Ia menambahkan, upaya tersebut berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement 2015. Dalam target kontribusi nasional yang disampaikan, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut melibatkan Dewan Adat, perwakilan masyarakat hukum adat, anggota DPR Papua Barat Daya dari Kabupaten Sorong, serta anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah dan masyarakat adat dalam mendorong pengakuan hak, akses legal pengelolaan hutan, serta peluang ekonomi melalui perdagangan karbon.

Dengan program tersebut, masyarakat adat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memperoleh manfaat nyata dari kontribusi mereka dalam mempertahankan kawasan hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.