Loading
JAKARTA – Transformasi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi MBG 2.0 tidak hanya diarahkan pada penguatan kualitas pelayanan, tetapi juga pembenahan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan akuntabel. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan sumber daya negara dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tujuan program.
Akademisi Komunikasi, Wirawan, menilai efisiensi anggaran merupakan aspek penting dalam pengelolaan program berskala nasional. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
"Efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program. Karena itu, pembenahan mekanisme pengelolaan dan pengawasan keuangan menjadi bagian penting dalam transformasi MBG 2.0," ujar Wirawan.
Dalam pembenahan tersebut, BGN mencatat efisiensi sebesar Rp44 triliun yang berasal dari sejumlah komponen, meliputi efisiensi anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional dapur, serta pengembalian saldo virtual account fiktif.
Wirawan menilai langkah penertiban penggunaan dana dan penyesuaian mekanisme pemberian insentif perlu dipandang sebagai upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program.
"Anggaran publik harus dikelola dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG perlu memahami bahwa dana yang dikelola merupakan sumber daya negara yang harus digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Ia berharap penguatan efisiensi dan akuntabilitas tersebut dapat mendukung keberlanjutan MBG sekaligus memastikan anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.