Loading
SORONG – Persoalan tata ruang dan penyesuaian administrasi perizinan pascapemekaran Provinsi Papua Barat Daya menjadi kendala yang dihadapi sejumlah pelaku usaha dalam mengurus legalitas kegiatan usaha.
Kendala tersebut dibahas dalam kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong Jumat (20/11/2026).
Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Papua Barat Daya, Nauw E. Jackson, mengatakan layanan konsultasi tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi berbagai hambatan perizinan sekaligus mencari solusi penyelesaiannya.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 19–20 November 2026, difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan serta energi dan sumber daya mineral. Pada hari kedua, konsultasi membahas berbagai persoalan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral.
Menurut Jackson, kendala yang disampaikan pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP, tetapi juga persyaratan teknis dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama kesesuaian tata ruang.
Persoalan tersebut turut dipengaruhi perubahan administrasi pemerintahan setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Sejumlah perusahaan sebelumnya mengurus perizinan ketika wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat, sehingga perlu menyesuaikan administrasi dan perizinan dengan wilayah kewenangan pemerintahan yang baru.
Selain itu, terdapat pelaku usaha yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan hendak mengurus perizinan baru, namun terkendala persyaratan tata ruang, baik pada kawasan darat, laut maupun kawasan hutan.
“Provinsi dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif. Karena itu, kami siap memfasilitasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten dan kota maupun pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi pelaku usaha,” ujar Jackson.
Ia menjelaskan, kewenangan penanganan tata ruang berbeda-beda, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat, khususnya terkait kawasan hutan. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar proses perizinan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Jackson juga menyoroti kekhawatiran pelaku usaha yang harus melakukan migrasi administrasi perusahaan dari Provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya. Sebagian perusahaan khawatir penyesuaian tersebut mengharuskan pengurusan ulang seluruh perizinan yang telah dimiliki sebelumnya.
Padahal, proses pengurusan ulang berpotensi membutuhkan waktu panjang, terutama apabila berkaitan dengan persyaratan tata ruang dan rekomendasi teknis dari kementerian terkait.
“Kita akan mendata perusahaan-perusahaan yang membutuhkan migrasi. Selanjutnya, persoalan ini akan kita tampung dan upayakan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga bisa dicari solusi apakah proses migrasi dapat dilakukan tanpa harus mengulang seluruh perizinan dari awal,” katanya.
Menurut Jackson, kepastian dan kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan investasi di Papua Barat Daya. Pemerintah juga menginginkan investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi memperhatikan kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ia mengimbau pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem perizinan berusaha berbasis risiko agar mendatangi kantor DPMPTSP Papua Barat Daya untuk memperoleh konsultasi dan pendampingan.
Melalui layanan tersebut, pemerintah berupaya menginventarisasi hambatan perizinan dan memperkuat koordinasi lintas instansi guna mendukung kepastian berusaha serta keberlanjutan investasi di Papua Barat Daya.