Faisal: Status Wakil Presiden RI Harus Diuji Berdasarkan Konstitusi


  • 70 
  • Wednesday, 11 November 2026 
  • Bara

Faisal: Status Wakil Presiden RI Harus Diuji Berdasarkan Konstitusi

SORONG – Persoalan status Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dinilai perlu ditempatkan dalam perspektif hukum tata negara dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, integritas jabatan publik, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Pandangan tersebut disampaikan Faisal, S.H., M.H., advokat, tenaga pengajar pada salah satu perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus Ketua Yayasan Pengkajian dan Bantuan Hukum UMKM Cenderawasih Indonesia, melalui tulisan opininya mengenai legitimasi jabatan Wakil Presiden.

Menurut Faisal, demokrasi tidak hanya memberikan legitimasi kekuasaan melalui suara rakyat, tetapi juga mengharuskan setiap pejabat negara tunduk pada ketentuan hukum dan konstitusi.

Ia menilai, kemenangan dalam pemilihan umum tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya ukuran legitimasi jabatan. Persyaratan pencalonan, proses konstitusional, dan pertanggungjawaban hukum juga harus menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan jabatan publik.

“Legitimasi politik dan keabsahan konstitusional merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu identik,” demikian pandangan Faisal.

Ia menjelaskan, polemik pencalonan Gibran tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pemaknaan ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut memberikan alternatif terhadap persyaratan usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Namun, menurut Faisal, proses lahirnya putusan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai independensi peradilan dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Ia turut menyoroti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 2023 yang menyatakan Anwar Usman, selaku Ketua MK saat itu, melakukan pelanggaran kode etik berat.

Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa pelanggaran etik hakim tidak secara otomatis membatalkan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Karena itu, pertanggungjawaban etik hakim harus dibedakan dari kekuatan hukum putusan MK.

Selain persoalan tersebut, Faisal juga menyinggung gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Menurutnya, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum tidak serta-merta menjadi pembenaran substantif terhadap seluruh dalil yang diajukan pemohon.

Ia menilai, persoalan kedudukan hukum dan pemeriksaan substansi perkara merupakan dua hal yang berbeda sehingga harus dipahami secara proporsional.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa UUD 1945 telah menyediakan mekanisme konstitusional terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Mekanisme tersebut mengatur tahapan pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, menurutnya, persoalan pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat didasarkan hanya pada tekanan politik, opini publik, maupun kesimpulan sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

Faisal juga mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi tanpa terkecuali.

Ia berpandangan, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pemerintahan, semakin besar pula tuntutan terhadap integritas, kepatuhan, dan pertanggungjawaban konstitusionalnya.

Menurut Faisal, kepastian hukum harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang koreksi terhadap dugaan pelanggaran hukum. Sebaliknya, tuntutan koreksi juga harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional.

“Konstitusi tidak boleh tunduk kepada kepentingan kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang harus berjalan di bawah kendali konstitusi,” tegasnya.

Ia menilai, legitimasi jabatan Wakil Presiden tidak cukup hanya dipertahankan melalui hasil pemilihan umum, tetapi juga harus ditopang oleh integritas proses, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban konstitusional.

Sebab, dalam negara hukum, kemenangan politik dapat mengantarkan seseorang ke jabatan pemerintahan, tetapi kepatuhan terhadap konstitusi menjadi dasar untuk menjaga kehormatan jabatan tersebut.