GMNI dan Aliansi Pemuda Kwoor Desak Percepatan Pembangunan Jalan Sausapor-Kwoor

SORONG – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten dan Kota Sorong bersama Aliansi Pemuda Kwoor menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (19/8/2026). Mereka mendesak pemerintah provinsi mempercepat pembangunan akses jalan Sausapor-Kwoor serta pemerataan infrastruktur dasar di wilayah 3T Kabupaten Tambrauw.

Aksi yang diikuti sekitar 15 orang tersebut dipimpin Ketua DPC GMNI Kabupaten Sorong Yeheskel Kalasuat, Ketua DPC GMNI Kota Sorong Nimbrot Yeum, Ketua Aliansi Pemuda Kwoor Alexander Yewen, serta sejumlah pengurus dan mahasiswa.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “GMNI dan Aliansi Pemuda Kwoor Peduli Pembangunan Jalan Sausapor-Kwoor, 81 Tahun Merdeka tapi Kami Masyarakat Adat Papua di Wilayah 3T yang Terisolasi Belum Merasakan Kemerdekaan yang Sesungguhnya.”

Yeheskel Kalasuat mengatakan keterbatasan akses jalan di wilayah 3T masih berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan transportasi masyarakat. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi memastikan pembangunan benar-benar terealisasi.

“Kami meminta pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah Kwoor dan memberikan kepastian terhadap pembangunan jalan yang sudah lama dinantikan,” ujar Yeheskel dalam aksi tersebut.

Ketua Aliansi Pemuda Kwoor Alexander Yewen menegaskan masyarakat Tambrauw merupakan bagian dari Papua Barat Daya dan berhak mendapatkan pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya.

Ia meminta pembangunan jalan Sausapor-Kwoor mulai dikerjakan paling lambat Desember 2026. Jika belum ada realisasi, pihaknya menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Selain pembangunan jalan, massa juga meminta program penerangan untuk Distrik Kwoor tetap direalisasikan di wilayah tersebut dan tidak dialihkan ke daerah lain.

Perwakilan mama-mama pasar Distrik Kwoor turut menyampaikan dampak keterbatasan infrastruktur terhadap kehidupan masyarakat. Mereka mengaku kesulitan memperoleh akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, sementara biaya perjalanan dari Sausapor menuju Kwoor disebut dapat mencapai sekitar Rp2 juta sekali perjalanan.

Massa juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta tingginya harga kebutuhan pokok yang dinilai berkaitan dengan buruknya akses transportasi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M., menyampaikan bahwa pembangunan jalan Sausapor-Kwoor direncanakan direalisasikan pada 2026. Pembangunan tersebut direncanakan mendapat anggaran sekitar Rp38 miliar melalui alokasi Inpres Jalan Daerah (IJD).

Sementara itu, Dinas PUPR Papua Barat Daya menyampaikan bahwa pembangunan akses Mega-Sausapor-Kwoor telah mendapat perhatian Gubernur Papua Barat Daya. Selain anggaran IJD sebesar Rp38 miliar, pemerintah provinsi juga merencanakan tambahan alokasi Dana Otsus sebesar Rp10 miliar untuk mendukung pembangunan akses tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa kemudian menyampaikan tujuh tuntutan. Di antaranya percepatan pembangunan dan rekonstruksi jalan Sausapor-Kwoor, kejelasan status dan kewenangan ruas jalan, penetapan rencana kerja serta target pembangunan, dan evaluasi langsung terhadap kondisi jalan.

Massa juga mendesak percepatan elektrifikasi Distrik Kwoor pada 2026 serta meminta pemerintah memastikan program penerangan yang telah diperuntukkan bagi wilayah tersebut tetap dilaksanakan.