Loading
Jawa Timur - Presiden Prabowo Subianto menekan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran APBN dengan dalih untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat berbagai pihak menuai perdebatan. Ikatan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia (IKMA PGSD Indonesia) menyoroti adanya ketidakmampuan kabinet merah putih untuk mengatasi kegaduhan dalam ruang lingkup pendidikan, sikap ini disampaikan oleh Sekretaris Jendral Saudara Anang Rizki Usahawanto dalam Konsolidasi Nasional yang digelar oleh Pengurus Pusat dan Wilayah pulau Jawa IKMA PGSD.
Sekretaris Jenderal IKMA PGSD Indonesia dalam menyoroti efesiensi anggaran di sektor pendidikan akan
memperlebar adanya kesenjangan yang semakin jauh di tatanan pendidik (guru, dosen dan tenaga pendidik honorer) sehingga “Pemerintah seharusnya mengembalikan dan meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, dan utamanya tenaga pendidik honorer yang selama ini terabaikan” ungkapnya (20/02/2025).
IKMA PGSD menyikapi bahwa pentingnya peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan melalui program pendidikan profesi guru yang adil, agar kesenjangan teratasi dengan baik dan kesejahteraan guru di prioritaskan.
“Kebijakan pemerintah yang memberikan harapan kepada pendidik hanya ilusi sehingga menyebabkan kualitas dan akses pendidikan yang tidak merata dikarenakan adanya bentuk tidak seriusnya pemerintah dalam mensejahterakan pendidik dalam memutus kesenjangan di tantanan pendidik di Indonesia. tambah Risko Herlambang Koordinator Wilayah Jawa IKMA PGSD Indonesia.
Tentu IKMA PGSD Indonesia bersama dengan seluruh elemen masyarakat dana aliansi mahasiswa terus selalu memperjuangkan hak mahasiswa, guru dan dosen sebagai bentuk komitmen dan menjadi garda terdepan dalam isu pendidikan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan pemerintah berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.