-
-
-
Loading
Loading
LOMBOK BARAT, NTB – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menyatakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua DPD KNPI NTB, Daud Azhari, dalam konferensi pers di Gerung, Lombok Barat, Jumat (1/5/2026).
Dalam keterangannya, Daud yang didampingi jajaran pengurus KNPI kabupaten/kota se-NTB menilai bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat. Ia juga menyoroti dampak lanjutan berupa kenaikan harga kebutuhan pokok.
KNPI NTB, lanjutnya, mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Selain itu, mereka menuntut adanya transparansi dalam pengambilan kebijakan sektor energi agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok,” ujar Daud.
Menanggapi beredarnya informasi terkait rencana aksi demonstrasi, Daud menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk menunda aksi yang sebelumnya direncanakan. Penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap aparat penegak hukum serta menjaga situasi keamanan, mengingat bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).
Meski demikian, KNPI NTB tetap menyatakan komitmennya untuk mengawal isu tersebut. Mereka memberikan batas waktu selama satu minggu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang disampaikan.
Apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas dalam kurun waktu tersebut, KNPI NTB menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi dengan melibatkan massa dalam jumlah besar. Lokasi yang direncanakan menjadi titik aksi adalah Depo Pertamina Ampenan, Kota Mataram.
Saat ini, KNPI NTB tengah melakukan konsolidasi internal serta menjalin koordinasi dengan berbagai elemen pemuda di seluruh kabupaten/kota di NTB sebagai langkah antisipasi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.