-
-
-
Loading
Loading
Jakarta – Peringatan Hari Tani Nasional
diwarnai aksi ratusan petani singkong asal Lampung bersama Liga Mahasiswa
Nasional untuk Demokrasi (LMND) di depan Istana Negara, Jakarta. Massa aksi
menuntut pemerintah segera menghentikan impor tapioka dan melaksanakan reforma
agraria sejati untuk mengatasi keterpurukan petani.
Menurut LMND, harga singkong terus anjlok akibat tata niaga
yang dikuasai segelintir pengusaha besar dan kebijakan impor yang merugikan.
Kondisi ini membuat petani semakin sulit bertahan di tengah biaya produksi yang
kian tinggi.
"Situasi petani Lampung hari ini adalah potret
keterpurukan petani di Indonesia," ujar Wakil Ketua LMND Bidang Dalam
Negeri, Redho Balau.
Ia menegaskan bahwa masalah yang dihadapi petani bukan hanya
harga singkong yang jatuh.
"Tata niaga dikuasai oligopoli, pungli masih marak di
pabrik, dan impor menghancurkan pasar dalam negeri," katanya.
Dalam
aksinya, petani membawa sembilan tuntutan. Di antaranya, penghentian impor
tapioka, regulasi tata niaga singkong, penetapan harga eceran tertinggi (HET)
singkong, penghapusan pungli di pabrik, penetapan ubi kayu sebagai komoditas
strategis nasional, serta hilirisasi berbasis BUMN.
LMND
menilai problem petani tidak bisa dipandang hanya dari isu pupuk subsidi atau
fluktuasi harga pasar. Akar masalah menurut mereka ada pada ketimpangan
struktur agraria.
"Selama
tanah produktif dikuasai korporasi besar, petani kecil akan tetap dalam posisi
lemah," ujar Redho.
Karena itu,
LMND mendorong pemerintah menjalankan Land Reform sejati sesuai amanat UUPA No.
5 Tahun 1960. Reforma agraria dinilai penting untuk pemerataan kepemilikan
tanah, membatasi monopoli korporasi, dan mendorong industrialisasi pertanian
berbasis produksi rakyat.
Redho
menambahkan, tanpa reforma agraria, hilirisasi pertanian hanya akan menjadi
jargon.
"Kedaulatan
pangan hanya bisa terwujud jika petani menjadi aktor utama, bukan sekadar buruh
di tanah sendiri," tegasnya.
LMND juga
menekankan bahwa Hari Tani Nasional bukan hanya peringatan sejarah, melainkan
momentum untuk menuntut pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak pada
petani.
"Petani
adalah tulang punggung bangsa. Jika negara abai, maka cita-cita kedaulatan pangan tidak akan pernah
tercapai," tutup Redho.
Aksi ini
menambah daftar panjang desakan publik agar pemerintah memperkuat tata niaga
hasil pertanian dan menekan praktik impor berlebihan. Dengan demikian,
kesejahteraan petani diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar
terwujud dalam kebijakan nyata.