-
-
-
Loading
Loading
SORONG – Implementasi proyek perubahan inovasi MAPAN (Maybrat Aman Pangan) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, telah mencapai progres sekitar 95 persen setelah berjalan selama dua bulan.
Inovasi yang digagas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maybrat, Korneles Naa, tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan potensi pangan lokal dan keterlibatan UMKM pangan.
MAPAN juga diarahkan untuk terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
Korneles Naa mengatakan, pelaksanaan MAPAN saat ini memasuki tahap penyelesaian. Sekitar 5 persen pekerjaan masih harus diselesaikan, terutama terkait penandatanganan sejumlah regulasi sebagai landasan penguatan inovasi.
"Selama dua bulan, progresnya sudah mencapai 95 persen. Tinggal 5 persen, termasuk beberapa regulasi yang perlu ditandatangani untuk mendukung dan memperkuat inovasi ini," ujar Korneles Naa di Kota Sorong, Rabu (16/9/2026).
Menurut Korneles, MAPAN disusun untuk menjawab sejumlah persoalan ketahanan pangan yang masih dihadapi Kabupaten Maybrat, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan strategis nasional.
Persoalan tersebut antara lain kemiskinan ekstrem, kerentanan pangan, inflasi, dan stunting.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam proyek perubahan, tingkat kemiskinan di Maybrat sekitar 29 persen, kemiskinan ekstrem 9 persen, sedangkan angka stunting sekitar 14 persen.
Selain persoalan sosial, kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi juga menjadi tantangan dalam distribusi pangan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T.
Di sisi lain, Maybrat memiliki potensi pangan lokal yang cukup besar dengan dukungan lahan dan keberadaan petani. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
"Potensi pangan lokal kita masih besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Akses distribusi pangan juga masih terkendala faktor geografis, sehingga perlu ada strategi yang mampu menjawab persoalan ini," katanya.
Melalui MAPAN, Dinas Ketahanan Pangan mendorong pemanfaatan data kondisi ketahanan pangan keluarga sebagai dasar menentukan program intervensi.
Pemetaan dilakukan dengan melihat aspek ketersediaan, akses atau distribusi, serta pemanfaatan pangan pada tingkat keluarga.
Data tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui kondisi masyarakat di setiap kampung dan distrik.
Keluarga kemudian dikelompokkan berdasarkan enam kategori prioritas. Keluarga dengan tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi menjadi sasaran intervensi agar kondisi ketahanan pangannya dapat ditingkatkan.
"Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat kondisi setiap keluarga. Kalau ada keluarga yang masuk kategori prioritas satu atau dua, berarti perlu segera diintervensi agar kondisi ketahanan pangannya bisa membaik," jelasnya.
Korneles menegaskan, penanganan kerentanan pangan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan secara sendiri.
Dibutuhkan keterlibatan lintas OPD, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.
Data ketahanan pangan nantinya dapat menjadi dasar untuk mengarahkan berbagai bentuk intervensi, seperti penanganan stunting, bantuan sosial, bantuan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan gizi anak melalui program pendidikan dan MBG.
MAPAN juga mendorong keterlibatan UMKM pangan dalam rantai penyediaan pangan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi produk pangan lokal.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Program MBG dan SSH menjadi peluang untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
Keterpaduan program tersebut diharapkan membuka ruang bagi UMKM pangan lokal untuk masuk dalam rantai pasok sekaligus memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi keluarga.
Korneles berharap seluruh regulasi pendukung MAPAN dapat segera diselesaikan sehingga inovasi tersebut memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan secara berkelanjutan di Kabupaten Maybrat.