-
-
-
Loading
Loading
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Pada Rabu, 16 September 2026, Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama Kepala Dinas ESDM Rico Yulyana mengecek kondisi pasokan langsung ke Depo Pertamina Bengkulu di kawasan Pulau Baai. Hasil koordinasi dengan Pertamina menunjukkan stok BBM masih tersedia, sementara pemerintah daerah meminta distribusi BBM bersubsidi diperketat agar penyalurannya sesuai peruntukan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa antrean panjang tidak otomatis berarti stok BBM Bengkulu telah habis. Penelusuran ANTARA pada 16 September menemukan pengelola SPBU masih menerima pasokan sesuai kuota. Sejumlah pengelola dan konsumen menyebut peningkatan penggunaan Pertalite dan Biosolar, peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi, serta proses transaksi menggunakan barcode ikut memperpanjang waktu pelayanan. Sehari sebelumnya, Pertamina Patra Niaga juga menyatakan stok Pertalite Bengkulu sekitar 3.885 kiloliter, cukup untuk sekitar tujuh hari, sedangkan Biosolar sekitar 4.617 kiloliter atau sekitar 17 hari.
Pemerintah tidak berhenti pada pengecekan stok. Pimpinan Terminal BBM Pertamina Patra Niaga Wilayah Bengkulu, Yusman, pada 16 September mengatakan suplai tambahan dari Teluk Kabung dan Lubuklinggau telah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Pemprov Bengkulu juga berencana menyurati pengelola SPBU agar penyaluran BBM subsidi dilakukan lebih disiplin dan tepat sasaran. Di SPBU KM 8, pengaturan pelayanan Biosolar juga dilakukan untuk mengurangi antrean dan kemacetan di jalur protokol dengan mengalihkan sebagian kendaraan ke SPBU lain.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah potongan pernyataan pejabat turut beredar di media sosial. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengguna motor bensin yang kembali viral sebenarnya disampaikan pada 13 Agustus 2026 saat peluncuran Motor Listrik Nasional di Cikarang. Konteksnya adalah pengembangan kendaraan listrik, efisiensi biaya mobilitas, pembiayaan, dan rencana skema tukar tambah kendaraan, bukan respons terhadap antrean BBM Bengkulu pada September. Karena itu, membedakan antara kritik terhadap antrean yang memang terjadi dan konteks asli pernyataan pejabat menjadi penting agar persoalan distribusi energi dapat dinilai berdasarkan data serta tindakan yang sedang dilakukan di lapangan.