Loading
SORONG – Pemerataan tenaga pendidik di Kabupaten Sorong masih menghadapi tantangan, terutama pada wilayah terluar dan terpencil yang memiliki keterbatasan akses transportasi, kondisi geografis serta sarana pendukung pendidikan, (22/11/26).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Jonathan Simaela, S.Pd., mengatakan bahwa secara keseluruhan jumlah tenaga guru di Kabupaten Sorong relatif mencukupi. Namun, distribusi tenaga pendidik belum merata sehingga sejumlah sekolah di wilayah terpencil masih mengalami kekurangan guru.
Saat ini, Kabupaten Sorong memiliki 2.021 tenaga guru, terdiri dari 960 guru CPNS/ASN dan 1.061 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tenaga pendidik tersebut tersebar pada 287 satuan pendidikan, meliputi 137 SD, 49 SMP, 19 SMA, 7 SMK dan 75 TK/PAUD.
Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah guru terdiri dari 785 guru SD, 444 guru SMP, 288 guru SMA, 141 guru SMK dan 40 guru TK/PAUD.
Jonathan menjelaskan, sekitar 50 persen tenaga guru berada di wilayah terluar maupun daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Wilayah tersebut meliputi Wanurian dan Klabra Raya di Distrik Beraur, Distrik Saengkeduk yang berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw, Distrik Segun yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan, serta wilayah Salawati Selatan dan Salawati Tengah.
Khusus wilayah Klabra Raya, keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama. Sejumlah lokasi bahkan harus ditempuh melalui Kabupaten Sorong Selatan dan dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri sungai karena akses jalan darat dari Kabupaten Sorong belum memadai.
Selain persoalan geografis, keterbatasan tenaga pendidik lokal, jumlah peserta didik yang relatif sedikit dan kemampuan pembiayaan sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut memengaruhi pemenuhan kebutuhan tenaga guru.
Di sejumlah kampung, masyarakat lokal lulusan SMA maupun nonkependidikan turut membantu proses belajar mengajar karena kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di kampungnya. Sementara itu, jumlah tenaga guru honorer belum dapat dipastikan secara keseluruhan karena pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) belum sepenuhnya tertib.
Persoalan pemerataan juga dipengaruhi pengajuan perpindahan guru dari wilayah terpencil ke perkotaan, termasuk berkaitan dengan kebijakan penyatuan keluarga. Sekitar 70 persen tenaga guru di Kabupaten Sorong merupakan perempuan dan sebagian telah berkeluarga.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan penyatuan keluarga dengan kewajiban tenaga pendidik menjalankan tugas di wilayah penempatan. Perpindahan guru dari daerah terpencil berpotensi mengurangi ketersediaan tenaga pengajar di sekolah asal, sekaligus menimbulkan ketimpangan pembagian jam mengajar di sekolah perkotaan.
Hal tersebut turut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban minimal 24 jam mengajar per minggu bagi guru yang telah menerima tunjangan profesi.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik melalui pembayaran gaji, tunjangan profesi bagi guru yang memenuhi persyaratan serta tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah 3T dengan besaran setara gaji pokok.
Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas dan rumah dinas guru, juga dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Pelaksanaannya masih mempertimbangkan keterbatasan anggaran daerah, ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD serta kebijakan efisiensi anggaran.
Dukungan pelayanan pendidikan turut diperkuat melalui program nasional revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Program revitalisasi mencakup rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, rumah dinas guru dan toilet.
Sementara program digitalisasi sekolah berupa bantuan papan digital atau TV interaktif telah menjangkau satuan pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK, termasuk sekolah di wilayah terluar.
Meski demikian, pemanfaatan perangkat digital di sejumlah sekolah masih terkendala ketersediaan listrik. Oleh karena itu, dukungan sarana energi alternatif seperti panel surya maupun genset diperlukan agar perangkat pembelajaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemerataan tenaga pendidik, peningkatan akses transportasi, pemenuhan sarana sekolah serta dukungan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan pendidikan di Kabupaten Sorong, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan di seluruh wilayah.