Pemerintah Tegaskan Pembangunan IKN Berjalan Lancar, ASN OIKN Sudah Mulai Berkantor

Jakarta – Pemerintah membantah keras isu negatif yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak, sarat korupsi, dan hanya membebani keuangan negara. Faktanya, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dan diawasi secara ketat oleh berbagai lembaga pengawas. Narasi yang beredar di media sosial dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan masyarakat, sehingga perlu diluruskan dengan data dan fakta di lapangan.

Hingga pertengahan 2025, progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) telah mencapai lebih dari 70 persen. Sejumlah infrastruktur utama, seperti Istana Presiden, kantor kementerian koordinator, jaringan listrik, jalan akses, dan penyediaan air bersih, telah rampung dibangun. Proyek hunian ASN, TNI, dan Polri juga mulai difungsikan untuk mendukung aktivitas kerja di IKN. Kehadiran infrastruktur dasar ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya sekadar wacana, melainkan terus bergerak maju secara konsisten.

Lebih jauh, ASN Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah mulai berkantor di IKN sejak awal 2024. Aktivitas pemerintahan di lokasi baru tersebut menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan sudah berfungsi sebagai pusat administrasi yang nyata. Kehadiran ASN di IKN sekaligus membantah tudingan bahwa kawasan tersebut kosong dan tidak terpakai, karena kini sudah digunakan secara resmi untuk mendukung kerja-kerja birokrasi.

Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Timur. Ribuan tenaga kerja lokal telah terserap dalam proyek ini, UMKM di sekitar kawasan pembangunan mengalami peningkatan permintaan, dan investasi swasta terus mengalir, termasuk di sektor energi terbarukan dan perumahan hijau. Skema pembiayaan pembangunan juga tidak sepenuhnya membebani APBN karena melibatkan skema kerja sama dengan investor nasional maupun internasional.

Dengan capaian tersebut, pemerintah menegaskan kembali bahwa isu-isu negatif tentang IKN adalah bentuk disinformasi yang tidak sesuai realitas. Pembangunan IKN merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan mewujudkan pusat pemerintahan modern serta berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan, melainkan mendukung upaya bersama dalam membangun masa depan Indonesia melalui IKN.