-
-
-
Loading
Loading
Lubuklinggau — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lubuklinggau menggelar seruan aksi di depan Kantor DPRD Kota Lubuklinggau pada Senin, 16 Maret 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja DPRD sekaligus mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran kerja pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa aksi PMII menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai sedang dihadapi masyarakat Kota Lubuklinggau. Salah satunya adalah kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti adanya perbedaan harga LPG 3 kilogram di setiap kecamatan yang dinilai memberatkan masyarakat kecil.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti persoalan kebersihan kota, khususnya menumpuknya sampah di beberapa titik jalan poros Kota Lubuklinggau. Mereka menilai pengelolaan tempat pembuangan sampah masih belum tertata dengan baik sehingga berdampak pada kenyamanan dan kebersihan lingkungan kota.
Selain persoalan tersebut, PMII Lubuklinggau juga mendesak untuk menindak tegas tempat hiburan malam yang dianggap melanggar peraturan daerah.
Koordinator Lapangan, Rio Apandi, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial mahasiswa, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Aksi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk agent of control kami terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memprioritaskan hak-hak masyarakat kecil,” ujar Rio Apandi dalam orasinya.
Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Lubuklinggau, Muhammad Arka, menyampaikan bahwa akan kembali melakukan aksi lanjutan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri apabila tuntutan mereka belum mendapatkan respons dari DPRD.
“Kami akan turun kembali ke gedung ini setelah Hari Raya Idul Fitri. Kami meminta DPRD untuk memanggil pihak-pihak terkait serta dinas-dinas yang bertanggung jawab atas persoalan yang kami sampaikan hari ini,” kata Arka.
Melalui aksi tersebut, PC PMII Lubuklinggau berharap DPRD Kota Lubuklinggau dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dan mendorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.