Presiden Mahasiswa STMIK BNJ Lubuk Linggau Nilai Pilkada Melalui DPRD Tidak Berpihak pada Rakyat

Lubuk Linggau — Rencana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa STMIK Bina Nusantara Jaya (BNJ) Kota Lubuk Linggau, Pani Yuni Atria, menilai mekanisme tersebut berpotensi besar tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan justru membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Menurut Pani, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai rawan terhadap tindak pidana korupsi serta sarat dengan kepentingan elite politik. Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut secara nyata mengabaikan prinsip partisipasi publik yang seharusnya menjadi ruh utama dalam sistem demokrasi. “Demokrasi sejatinya harus melibatkan rakyat secara langsung, bukan dibatasi dalam ruang-ruang politik elite,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pani menilai sistem tersebut memiliki kemiripan dengan pola pemerintahan pada masa Orde Baru yang cenderung sentralistis dan elitis. Kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpotensi membungkam suara rakyat serta melemahkan fungsi kontrol publik terhadap penguasa.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem yang tertutup, kritik dari masyarakat berisiko dianggap sebagai bentuk hinaan atau ancaman terhadap kekuasaan. Akibatnya, ruang kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat publik dapat semakin dibatasi. Situasi ini, menurutnya, akan berdampak langsung pada masyarakat luas, khususnya kelompok menengah ke bawah yang selama ini menjadi pihak paling terdampak oleh kebijakan pemerintah.