PSN di Papua: Menjembatani Kepentingan Nasional dan Aspirasi Masyarakat Adat

Pernyataan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disampaikan melalui Deklarasi Solidaritas Merauke pada Maret 2025, menunjukkan bahwa pembangunan skala besar di Tanah Papua memang membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif, dialogis, dan berkeadilan. Aspirasi masyarakat adat dan lokal yang terdampak menjadi pengingat penting bahwa pembangunan tidak boleh berjalan tanpa mendengar suara mereka yang hidup paling dekat dengan wilayah tersebut.

Namun di sisi lain, PSN di Papua tidak dapat dilepaskan dari tujuan strategis nasional yang lebih luas, yakni memperkuat ketahanan pangan, membuka keterisolasian wilayah, serta menghadirkan kehadiran negara secara nyata di kawasan timur Indonesia. Selama puluhan tahun, Papua kerap tertinggal dalam akses infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi. PSN dirancang untuk menjawab ketimpangan struktural tersebut, bukan untuk menghapus identitas atau ruang hidup masyarakat adat.

Pemerintah menempatkan PSN sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, bukan proyek sesaat. Dalam konteks Papua Selatan, PSN diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat rantai pasok pangan nasional, serta mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan layanan dasar. Jika dikelola dengan benar, manfaat ekonomi PSN seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, bukan hanya oleh negara atau pelaku usaha besar.

Penting dicatat bahwa kehadiran Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, dalam merespons aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik. Komitmen untuk membawa masukan tersebut ke Jakarta dan mengoordinasikannya dengan kementerian dan lembaga terkait merupakan sinyal bahwa pelaksanaan PSN masih bersifat dinamis dan terbuka untuk perbaikan. Ini menegaskan bahwa PSN bukan kebijakan yang kebal evaluasi, melainkan proses yang dapat disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Tantangan utama ke depan bukanlah memilih antara pembangunan atau penolakan total, melainkan memastikan PSN dijalankan dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan menghormati hak masyarakat adat. Pendekatan dialog yang berkelanjutan, pengakuan terhadap hak ulayat, serta mekanisme perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari implementasi proyek, bukan sekadar pelengkap.

Dengan kerangka tersebut, PSN di Papua seharusnya dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki sejarah panjang ketimpangan pembangunan. Negara dituntut hadir bukan hanya sebagai pembangun infrastruktur, tetapi sebagai penjamin keadilan, pelindung ruang hidup, dan mitra masyarakat adat dalam menentukan masa depan wilayahnya sendiri. Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, PSN dapat menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua, bukan sumber konflik yang berlarut-larut.