Loading
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten sebesar 8,77 persen menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha. Gubernur Banten Andra Soni pada Jumat, 20 November 2026, menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70 atau meningkat Rp271.947,30 dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak, dan keberlangsungan industri.
Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang telah menyiapkan mekanisme pengupahan nasional melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 16 November 2026, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Penghitungan upah minimum 2027 turut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks alfa dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Di Kota Tangerang, pemerintah daerah juga membuka ruang pembahasan bersama serikat pekerja melalui Dewan Pengupahan. Pada Rabu, 18 November 2026, perwakilan buruh menyampaikan hasil survei kebutuhan hidup layak dari tiga pasar tradisional sebagai bahan pertimbangan kenaikan UMK. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menjelaskan bahwa pembahasan UMK 2027 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, mulai pukul 13.00 WIB. Proses ini menunjukkan bahwa masukan pekerja memperoleh ruang dalam mekanisme pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Langkah serupa berlangsung di Kabupaten Tangerang. Melalui forum Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit pada Kamis, 19 November 2026, pemerintah daerah mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha untuk membahas kebijakan pengupahan tahun depan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang, Hendra, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan upah sekaligus keberlangsungan industri padat karya. Rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten dijadwalkan pada 23 November 2026 untuk merumuskan rekomendasi UMK kepada Gubernur Banten.
Peningkatan kesejahteraan pekerja dan terjaganya kesempatan kerja menjadi dua kepentingan yang harus berjalan beriringan. Dengan kenaikan UMP Banten yang telah diputuskan dan pembahasan UMK Tangerang yang terus berlangsung, pemerintah menunjukkan adanya jalur kelembagaan untuk mengakomodasi kepentingan buruh. Keberhasilan kebijakan pengupahan selanjutnya bergantung pada keputusan UMK yang berkeadilan, kepatuhan perusahaan, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Dialog sosial yang terbuka dan berbasis data menjadi fondasi penting bagi hubungan industrial yang produktif serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.