Loading
Laporan tersebut didasarkan pada analisis WALHI Kalimantan Tengah yang menemukan indikasi kebakaran di delapan konsesi. Organisasi tersebut kemudian memeriksa tiga konsesi sebagai sampel. Pemantauan lapangan, menurut WALHI, menemukan area terbakar di ketiga konsesi yang diperiksa.
Enam perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilaporkan adalah PT Globalindo Agung Lestari, PT United Agro Indonesia, PT Arjuna Utama Sawit, PT Tapian Nadenggan, PT Maju Aneka Sawit, dan PT Globalindo Alam Perkasa. Dua perusahaan lainnya, PT Industrial Forest Plantation dan PT Baratama Putra Perkasa, merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
WALHI minta perkembangan laporan dibuka ke publik
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengatakan pelaporan serupa pernah dilakukan pada 2023. Saat itu, WALHI Kalimantan Tengah bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya melaporkan empat perusahaan ke Polda Kalimantan Tengah setelah menemukan indikasi kebakaran di areal konsesi mereka. Menurut Janang, WALHI belum mendapat kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Janang juga menyoroti informasi yang disampaikan Bareskrim Polri dan Polda Kalimantan Tengah mengenai perkara karhutla yang melibatkan korporasi. Menurut dia, informasi yang disampaikan kepada publik masih sebatas inisial perusahaan. Ia meminta kepolisian menjelaskan sejauh mana proses penyidikan berjalan dan korporasi mana saja yang perkaranya ditangani.
“Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel,” kata Janang.
Manajer Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah Agung Sesa mengatakan pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk mendorong penegakan hukum terhadap korporasi. WALHI meminta agar penyelidikan menjangkau semua pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk perusahaan pemegang konsesi. Organisasi itu juga menyoroti penanganan perkara pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilainya cenderung menyasar individu, terutama peladang dari masyarakat adat.
WALHI perkirakan 81.587 hektare terbakar
Berdasarkan analisis WALHI Kalimantan Tengah, sedikitnya 81.587 hektare hutan dan lahan di provinsi itu terbakar sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam periode Januari hingga Oktober 2026, WALHI mencatat 205.926 titik panas (hotspot).
Karhutla juga menjadi perhatian karena dampaknya terhadap kesehatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah mencatat 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di provinsi itu sejak Januari hingga 12 Oktober 2026. Secara terpisah, data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat 401.586 kasus ISPA terkait karhutla secara kumulatif di 63 kabupaten dan kota di tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Tengah.
Kalimantan Tengah sebelumnya mengalami karhutla pada 2015, 2019, dan 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyampaikan peringatan dini sejak awal 2026. Sejak April 2026, WALHI Kalimantan Tengah juga berulang kali meminta pemerintah menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta memastikan aparat siapmenindaklanjuti dugaan pelanggaran.