Loading
Boalemo — Sahril Tialo, Pemuda Parlemen Indonesia Gorontalo, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan atensi serius terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo dalam penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022.Sahril menilai penanganan perkara tersebut berjalan lamban dan tidak menunjukkan kejelasan hukum, meskipun kasus ini telah lama menjadi perhatian publik dan telah berulang kali disuarakan melalui aksi demonstrasi.Ia menegaskan, terdapat dugaan kuat adanya unsur kepentingan dan praktik tebang pilih dalam penanganan kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo TA 2020–2022.“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas,” tegas Sahril.Lebih lanjut, Sahril juga menyoroti belum disentuhnya sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan kasus tersebut, termasuk Ketua DPRD Boalemo dan Wakil Bupati Boalemo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Boalemo periode 2019–2024.Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap independensi Kejari Boalemo dalam menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah.“Sudah sampai aksi jilid empat, namun belum ada langkah hukum yang jelas. Karena itu kami mendesak Kejaksaan Agung untuk turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Boalemo,” ujarnya.Sahril menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum dan proses penegakan hukum yang benar-benar berpihak pada keadilan serta kepentingan rakyat Boalemo.